Januari 17, 2021

Anggota MRP Sebut Otsus Tidak Akan Berakhir

Kabarmandala.com – Mejelis Rakyat Papua (MRP) telah mengusulkan tiga tuntutan kepada Pemerintah Pusat. Dimana dari tiga usulan itu telah diterima oleh DPR-RI, bahkan DPR-RI telah menjadwalkan untuk pelaksanaan Sidang ke III bersama Pemerintah Pusat.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Pusat melalui Bapak Presiden RI telah mengusulkan dilakukan perubahan undang- undang Otsus.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Herman Yoku di Kampung Sanggaria, Distrik Arso Barat, Kab Keerom, Rabu (30/12/2020).

“Dari tiga usulan itu, Hak politik orang papua harus dikembalikan, dana otsus harus tersentuh langsung kepada orang asli papua dan pemekaran harus dilaksanakan,”ujarnya.

Herman Yoku menjelaskan, hak politik orang Papua yang harus dikembali mulai dari Kepala Kampung, Kepala Distrik, Bupati dan Wakil Bupati dan Gubernur dan Wakil Gubernur harus orang asli papua. selain itu, selama 20 tahun Otsus berjalan masyarakat Papua kurang merasakan dampak dari Otsus, dimana dengan beredarnya uang yang begitu besar ke Papua tetapi menyentuh secara menyeluruh kepada masyarakat.

Agar terjadinya pemerataan dan keadilan, masyarakat Papua mengiginkan dana otsus dari Pusat dimasukkan langsung ke rekening agar tetap sasaran. “ masyarakat Papua mengiginkan dana Otsus langsung masuk ke rekening kepala keluarga, kerana disitulah masyarakat papua akan merasakan dana otsus tersebut,”jelasnya.

Disamping itu, akibat tidak meratanya kesejahteraan terhadap masyarakat Papua, untuk itu pemerataan keadilan pemerakan Kampung, Distrik, Kabupaten dan Provinsi harus dilaksanakan.

Oleh sebab itu, undang- undang Otsus tetap berlanjut dan tidak akan berakhir, kerana undang- undang Otsus sebuah undang- undang. Akan tetapi undang- undang Otsus akan dikaji ulang atau dievauasi ulang apabila mencapai sekian puluh tahun.

“ Bisa diatas 30 tahun atau dibawah 30 tahun. Jadi undang- undang 21 Tahun 2001 akan direvisi total seperti pasal- pasal yang perlu dirubah, lembaga- lembaga yang harus dibentuk dan lain sebagainya. Saya tegaskan undang- undang Otsus tidak akan berakhir,”ungkapnya.

Untuk itu, Otsus tidak akan berakhir, tetap berlanjut, hanya saja penyaluran dana Otsus harus dirubah.

Herman Yoku mengharapkan kepada pemerintah Pusat melalui Presiden RI, DPR-RI, MPR-RI, DPD-RI , Kementerian terkait maupun seluruh aparat penegak hukum yang ada di Republik Indonesia dari tiga usulan itu tersebut untuk dapat diperhatikan dan disetujui. Seperti,  hak politik orang Papua harus dikembalikan sesunguhnya menjadi tuan diatas tanahnya sendiri, dana Otsus masuk ke rekening kepala keluarga (KK) dan kesejehtaraan bisa ditempuh hanya melalui pemekaran daerah mulai tingkat Kampung, Distrik, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

“Untuk mensejahterakan masyarakat Papua, saatnya Papua harus dimekarkan. Tidak ada alasan,”tegasnya.