Oktober 20, 2020

Benny Wenda diundang dalam Forum Melanesia, untuk mencari simpati lagi tapi gagal.

kabarmandala.com — Pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda hadir dalam forum pertemuan Menteri Luar Negeri dan Pejabat Senior negara-negara Melanesia di Suva, Fiji, dan menyampaikan pidato pada hari Rabu (12/2/2020). Dia menyebut tanah airnya Papua tidak memiliki masa depan dengan Republik Indonesia.

Pemimpin gerakan kemerdekaan Papua ULMWP, Benny Wenda hadir dan berpidato dalam pertemuan Menteri Luar Negeri negara-negara Melanesia di Fiji. Dia menyatakan tanah airnya Papua tidak memiliki masa depan dengan Republik Indonesia. Pemerintah RI menilai ULMWP sebagai organisasi yang berada di balik kerusuhan di Papua tahun lalu.

Forum Melanesian Spearhead Group (MSG) merupakan organisasi negara-negara Melanesia yang terdiri atas Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan Kanak Kaledonia Baru. Indonesia menjadi assosiace member sejak 2015 sementara ULMWP diberi status sebagai peninjau. Benny Wenda menyatakan, ULMWP dibentuk tahun 2014 sebagai tanggapan atas permintaan para pemimpin Melanesia di MSG.

“Kami telah membentuk Komite Eksekutif, Dewan Legislatif, Dewan Yudisial, serta 9 biro termasuk di Papua dan kelompok-kelompok solidaritas di Indonesia,” katanya. “Kami telah tumbuh menjadi kekuatan yang menyatukan gerakan kemerdekaan Papua, baik di dalam maupun di luar negeri,” tambah Benny. Karena itu, katanya, ULMWP sudah saatnya diterima sebagai anggota penuh MSG.

“Di tanah airku Papua, 2,5 juta penduduknya orang Melanesia, mereka bukan orang Indonesia,” ujarnya. Benny menyebutkan pada Oktober tahun lalu, pihaknya telah menyampaikan enam permintaan kepada Presiden Joko Widodo, sebagai wujud niat baik untuk mengakhiri konflik berkepanjangan.

Permintaan itu termasuk menarik 16 ribu pasukan tambahan yang diturunkan selama aksi demonstrasi besar-besaran, pembebasan para tahanan politik, serta mengizinkan utusan khusus Komisi HAM PBB untuk datang ke Papua.

“Sampai hari ini kami belum mendapat tanggapan apa-apa (dari Presiden),” katanya seraya menambahkan, saat ini ada 57 tahanan politik Papua. Aksi rakyat Papua menuntut referendum berlangsung massif tahun lalu dipicu oleh penyerangan dan penghinaan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Menurut Benny, kasus Nduga merupakan contoh nyata dari penindasan yang dialami orang Papua. “Sejak Desember 2018, operasi militer yang luas di Kabupaten Nduga telah menyebabkan sekitar 45 ribu penduduk asli Melanesia mengungsi, 243 orang meninggal termasuk 34 wanita, 110 anak-anak, dan 95 pria,” jelasnya.

“Orang Papua sehari-hari hidup dalam ketakutan,” ujarnya. Para pemimpin Papua yang terlibat dalam aksi demonstrasi tahun lalu sekarang ditangkap. Tujuh di antaranya, termasuk dari ULMWP dipindahkan ke Kaltim dan kini mulai diadili di PN Balikpapan. Aktivis Indonesia Suria Anta Ginting juga ditangkap dan mulai diadili di Jakarta. Sedangkan Veronica Koman berhasil meninggalkan Indonesia ke Australia.

Sikap Pemerintah Australia sendiri sangat jelas dalam isu Papua. Baik partai koalisi yang berkuasa maupun Partai Buruh yang beroposisi sama-sama mengakui kedaulatan RI atas Papua. Namun ada satu partai politik yaitu Partai Hijau yang secara tegas mendukungan gerakan kemerdekaan Papua.

Bahkan, pada saat Presiden Jokowi datang dan berpidato di Parlemen Australia, Senin (10/2/2020), para pemimpin Partai Hijau secara terang-terangan menunjukkan dukungan untuk ULMWP. Mantan pemimpin partai ini Senator Richard Di Natale sempat memberikan keterangan pers dan membentangkan bendera Bintang Kejora yang dilarang Pemerintah Indonesia.

Pemimpin Partai Hijau Adam Bandt, mantan Pemimpin Partai Hijau Richard Di Natale, Ketua Misi Pasifik ULMWP Ronny Kareni dan Senator Partai Hijau Larissa Waters menyuarakan isu Papua saat Presiden RI Joko Widodo berkunjung ke gedung Parlemen Australia, Senin (10/2/2020).

Pemimpin Partai Hijau yang juga anggota DPR Adam Bandt yang mengenakan pin Bintang Kejora bahkan sempat berjabat tangan dengan Presiden Jokowi usai pidato di ruang sidang utama DPR Australia. Saat itu Presiden Jokowi berkeliling untuk berjabat tangan dengan para anggota DPR dan senator, ketika Adam Bandt mendekatinya dan menyampaikan:

“Terima kasih atas pidatonya. Terima kasih telah menyampaikan soal perubahan iklim. Sekarang lakukan sesuatu untuk Papua.” Aktivis HAM Veronica Koman yang dimintai komentar terkait pidato Benny Wenda menyatakan masih berharap Indonesia akan memperbaiki situasi di Papua.

“Sebagai orang Indonesia, saya masih terus berharap negara ini akan memperbaiki situasi di West Papua,” kata Veronica. “Tapi memang betul judul pidato Benny Wenda, bahwa makin lama Indonesia hanya makin menunjukkan tidak adanya masa depan bagi West Papua untuk bersama Indonesia,” katanya.

Mengaku orang Indonesia, tapi mendukung sparatis Papua? 

“Daftar nama korban pelanggaran HAM saja dibilang ‘sampah’, bagaimana mungkin berharap akan adanya keadilan bagi orang Papua?” tanya Veronica. Dia menambahkan, upaya diplomasi Indonesia di Pasifik memang makin meningkat pesat terutama dua tahun belakangan ini.

“Ini adalah ujicoba bagi saudara-saudara Melanesia West Papua, apakah kemanusiaan akan dibiarkan tunduk di bawah pengaruh ekonomi Indonesia,” ujarnya. Presiden RI Joko Widodo bertemu dengan tokoh masyarakat Papua di Jakarta pada September lalu, di tengah maraknya aksi demonstrasi yang menewaskan puluhan orang di Papua.

Tak lama setelah dilantik untuk masa jabatan kedua sebagai Presiden RI, tepatnya 28 Oktober 2019, Jokowi datang ke Wamena sebagai upaya menunjukkan besarnya perhatian pemerintah kepada masyarakat Papua. “Saya hanya ingin menunjukkan, setelah pelantikan pada periode kedua ini, yang pertama saya kunjungi adalah tanah Papua. Pesan yang ditangkap mestinya jelas. Pesannya apa? Jelas. Nggak usah saya jelaskan,” kata Jokowi saat itu.

Sebelumnya pada September 2019 ketika bertemu dengan tokoh-tokoh Papua di Jakarta, Presiden Jokowi juga berjanji akan memerintahkan BUMN untuk menerima karyawan dari putra-putri Papua sebanyak 1000 orang sebagai tahap awal.

Selain itu, Jokowi juga berjanji membangun Istana Kepresidenan di Jayapura. Terkait dengan kiprah ULMWP sendiri, aparat keamanan Indonesia menuduh kelompok ini bersama Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai penggerak aksi demonstrasi anti pemerintah tahun lalu. Para aktivisnya yang diduga terlibat pun ditangkapi.

Pekan ini Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi langkah aktivis HAM Veronica Koman menyebarluaskan data korban pelanggaran HAM di Papua sebagai “sampah”. “Veronica Koman itu adalah seorang yang selalu menjelek-jelekkan Indonesia dan anti-Indonesia, selalu Papua. Kalau orang menyerahkan surat seperti itu, itu banyak setiap hari menyerahkan surat. Kok mau diistimewakan gitu?” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020).