Oktober 24, 2020

Bupati Mathius Pernah Kirim Surat ke Pemprov Papua terkait pengalihan Status Jalan Kemiri – Depapre

kabarmandala.com — Bertahun-tahun mengalami kerusakan dan tak kunjung diperbaiki ruas jalan Kemiri-Depapre, Pemerintah Kabupaten Jayapura mengklaim pernah mengirim surat ke Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Gubernur Provinsi Papua guna meminta akses jalan penghubung Kemiri-Depapre dialihkan statusnya dari jalan Provinsi ke Jalan Nasional.

“Jadi saya sudah pernah kirim surat ke pak Gubernur Papua. Hal itu berkaitan dengan masalah kerusakan ruas jalan Kemiri-Depapre yang belum diperbaiki dan meminta akses jalan tersebut dialihkan statusnya dari jalan provinsi ke jalan nasional,” kata Bupati Jayapura Mathius Awoitauw kepada wartawan usai memimpin rapat koordinasi dan pertemuan percepatan pembentukan DOB Provinsi Tabi Saireri, di Suni Garden Lake Hotel and Resort, Hawaii, Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu (14/3/2020) sore pekan kemarin.

Bupati menerangkan, surat permintaan itu disampaikan dirinya, karerna merasa tidak ada perhatian dari pihak Pemerintah Daerah Provinsi Papua yang harus bertanggung jawab atas perbaikan ruas jalan tersebut, karena sudah bertahun-tahun rusak hingga menjadi langganan becek saat hujan.

“Jalan ke Depapre, jalan ke Demta dan jalan dari Kemtuk ke Puay itu adalah jalan-jalan yang terbengkalai bertahun-tahun lebih dari tujuh tahun lamanya. Nah, itu jalan provinsi sudah jadi keputusan Gubernur,” jelasnya ketika ditanya wartawan menanggapi aksi demo dari Forum Solidaritas Masyarakat Tanah Merah Peduli Pembangunan yang dilakukan di Kantor Bupati Jayapura dan Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Jumat (13/3/2020) lalu.

Tekrait aksi unjuk rasa tersebut, ia sangat mengapresiasi masyarakat dengan menggelar demo damai, karena selama ini masyarakat merasa geram akibat proyek pekerjaan jalan provinsi yang bertahun-tahun terbengkalai, apalagi pihaknya juga telah berjuang selama bertahun-tahun dengan telah menyampaikan aspirasi itu ke pihak Provinsi namun sampai sekarang belum di respon.

“Jadi saya sangat sambut baik, kalau masyarakat harus datang menggelar aksi demo dan mereka meminta Kabupaten Jayapura untuk memfasilitasi menyampaikan ke pihak provinsi dan kami bersedia untuk membantunya,” ungkap Mathius Awoitauw.

Sementara itu, dikonfirmasi ditempat terpisah dan senada dengan Bupati Jayapura, Wakil Menteri PUPR Jhon Wempi Wetipo menuturkan, bahwa pekerjaan ruas jalan Kemiri-Depapre sepenuhnya menjadi tanggung jawab Provinsi dan bukan tanggung jawab pihak Kementerian PUPR, karena bukan ruas jalan Nasional. Namun di tahun ini, Kementerian PUPR akan ikut membantu perbaikan sejumlah ruas jalan yang rusak untuk kepentingan pelaksanaan iven PON XX tahun 2020 di Papua.

“Jalan akan diperbaiki di ruas jalan Sentani (Kemiri) ke Depapre jalan penghubung ke venue kriket dengan hoki ada jalan yang rusak dan perlu segera dikerjakan. Kami kemarin sudah konsultasi dan lakukan rapat terbatas (Rata) di Swissbell Hotel Jayapura, Pemerintah telah menganggarkan pekerjaan jalan sepanjang 5 km, sebelum pelaksanaan iven PON berlangsung,” jelas pria yang akrab disapa JWW ini ketika dikonfirmasi wartawan usai pembukaan Rakerda Konsolidasi PDIP Papua, di Suni Garden Lake Hotel and Resort, Hawaii, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat (13/3/2020) siang pekan lalu.

Kata Wamen PUPR, pembangunan jalan sepanjang 5 km oleh Kementerian PUPR untuk mendukung pembangunan venue cabang olahraga (Cabor) kriket dan hoki. Supaya akses jalan menuju venue bisa dilewati dengan nyaman oleh para atlit.

“Mereka telah nyatakan siap dan ini sedang menunggu lelang dan kami sudah serahkan ke mereka sehingga bisa dituntaskan untuk dikerjakan sehingga venue yang kita bangun mewah jalannya juga bagus sehingga para atlit bisa menikmati fasilitas yang kita bangun,” tukasnya.

Sebelumnya, pada Jumat (13/3/2020) pekan lalu ratusan masyarakat yang tergabung dalam Forum Solidaritas Masyarakat Tanah Merah Peduli Pembangunan Kabupaten Jayapura menggelar aksi demo di Kantor Bupati Jayapura dan Kantor DPRD Kabupaten. Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten Jayapura dan DPRD kabupaten Jayapura, untuk segera menyelesaikan persoalan beberapa ruas jalan yang sampai saat ini masih mengalami kerusakan yang sangat parah.