Oktober 23, 2020

Daerah Perlu Evaluasi Otsus Agar Menyejahterakan Masyarakat

Kabarmandala.com – Pemerintah menegaskan otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat tetap berlanjut, terlebih tidak ada pencabutan undang-undang. Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetipo, mengatakan yang sedang dilakukan saat ini adalah evaluasi agar pelaksanaan otsus semakin baik.

Wempi mengatakan perlu ada keterbukaan dari pemerintah daerah agar otsus benar-benar dievaluasi secara menyeluruh.

“Karena itu saya ingin sampaikan kalau otsus gagal atau sukses harus ada evaluasi seluruh terkait implementasi, lalu baru bisa memberi opini, saya berharap pemerintah provinsi bisa lebih membuka diri, apa yang sudah dilaksanakan, apa yang kurang, itu diperbaiki disempurnakan,” kata Wempi di Papua, Rabu, 14 Oktober 2020.

Wempi menjelaskan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk evaluasi agar pelaksanaan dana otsus dapat tersalur lebih baik. Pihaknya juga mendorong agar kelompok masyarakat duduk bersama sehingga dana otsus berdampak lebih besar bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan Papua.

Dia menjelaskan pemerintah berkomitmen meningkatkan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Dana infrastruktur dari Kementerian PUPR sejak 2015 hingga 2020 mencapai Rp.33 triliun digunakan untuk membangun konektivitas membantu akses masyarakat.

Tenaga ahli Deputi V Kantor Staf Presiden RI, Laus Deo Calvin Rumayom, menjelaskan pihaknya terus membuka komunikasi dengan pemda dan masyarakat di Papua, karena Presiden memberi catatan terkait beberapa hal, seperti Pilkada maupun Otsus.

Menurut Laus KSP selama 6 bulan terkahir melakukan komunikasi menggali informasi soal otsus karena ada kesan memang belum semua kabupaten kota menunjukan keterbukaan untuk mengevaluasi Otsus yang sudah jalan.

Meski begitu ada juga kabupaten yang sudah secara mandiri melakukan evaluasi seperti Jayapura. “Ini bisa menjadi contoh baik wilayah lain, mengevaluasi mandiri untuk memastikan otsus selama bergulir, hasilnya bagi masyakakat apa saja, dan jadi gambaran memperbaiki yang belum terealisasi,” kata Laus.

KSP juga berkoordinasi dengan Bappenas, BPKP, agar berbagai program di level kementerian yang berkaitan dengan Papua dan Papua Barat benar-benar dilaksanakan.
“KSP mendorong agar apa yang diamanatkan dalam Inpres, mendorong kesejahteraan, meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, benar-benar dilaksanakan oleh kementerian, pemerintah daerah,” ujar Laus.

Sementara Duta Besar Senior Pamong Papua, Michael Manufandu, menilai negara telah sepenuhnya mendukung kemajuan Papua dengan anggaran besar. Karena itu dana yang sejak bergulir otsus mulai 2002 hingga 2020 mencapai Rp.94,7 triliun sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah berdasar undang-undang Otsus.

“Jelaskan apa yang sudah dilakukan untuk rakyat dari dana Otsus. Mereka yang tanggung jawab, karena otonomi sudah diberikan, ini perlu dilihat, sehingga tidak bisa mempersalahkan siapa siapa,” ungkap Michael.