Oktober 22, 2020

Dalang Kerusuhan Yang Terjadi di Papua Ada Dari Pihak Dalam Dan Luar Negeri

kabarmandala.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, menyatakan bahwa Organisasi Papua Merdeka dan Peminpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda sebagai dalang kerusuhan di Wamena, Papua.

Pengamat Terorisme dari Universitas Indonesia (UI), Al Chaidar setuju dengan pernyataan Menko Polhukam. “Iya benar, betul,” katanya Selasa (1/10). Chaidar menuturkan, para tokoh OPM maupun ULMWP saat ini bermukim di luar negeri, hal ini agar mereka lebih leluasa dan aman dalam menyampaikan ide-idenya.

“Dalam dunia yang serba terkoneksi sekarang ini, pemimpin revolusi suatu gerakan lebih aman di luar dan menyampaikan ide-ide pemberontakannya ke tanah yang akan dibebaskan. Ia bisa leluasa mengirim pesan dan perintah serta kabar ke tanah pembebasan dan bebas mengimrimkan berita-berita dari tanah pembebasan tersebut ke seluruh dunia hanya dalam waktu singkat,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Chaidar tidak heran jika ada pihak asing yang ikut bermain terkait isu Papua, namun belum terdeteksi.“Pihak asing tentunya ada yang bermain di Papua. Namun tidak diketahui secara jelas siapa. Apakah Australia, China atau Amerika. Semuanya punya kepentingan terhadap wilayah yang kaya akan sumber daya tersebut,” ujarnya.

Tidak hanya pihak asing yang ikut memanfaatkan situasi di Papua, para pemain lokal juga berpotensi ikut memanfaatkan situasi. “Bahkan pemain-pemain dari dalam negeri juga sangat berkepentingan untuk memainkan isu-isu tertentu dengan menggunakan Papua sebagai alasan,” duganya.

Chaidar menyebut bahwa OPM yang disebut sebagai KKSB itu adalah teroris tamkin atau dikenal teritorial dan organik. “Cara mengatasi teroris tamkin haruslah menggunakan alat-alat tempur negara, bukan polisi. Harus ada deployment (penyebaran) tentara dalam jumlah yang besar jika sudah terjadi peristiwa makar yang luar biasa seperti sekarang ini. Tanpa menggunakan tentara, maka dijamin Papua akan lepas dari Indonesia,” saran Chaidar.

“Ketakutan Indonesia terhadap PBB atau komunitas kemanusiaan internasional bisa diatasi dengan cara-cara tempur yang terseleksi, hanya menyasar kombatan OPM saja. Rakyat harus dilindungi. Jika tidak menggunakan cara-cara selektif, maka operasi militer di sana akan menuai protes keras dunia internasional,” ucapnya.