Desember Kelabu di Papua selalu ada kontak senjata

kabarmandala.com — Bulan Desember tiap tahun di Papua selalu selalu ada kontak senjata antara Polri-TNI dengan OPM, dengan macam macam peristiwa, tahun 2011 dengan sebutan operasi tumpas matoa di Paniai, tahun 2014 penembakan 4 siswa di Paniai, tahun 2018 di Nduga, tahun ini 2019 di intan jaya dengan tugas penegakan hukum melalui Satgas Penegakan hukum, seakan akan Desember adalah bulan kelabu bagi sebagian daerah di Papua.

OPM dan Aparat.

TPN-PB atau OPM adalah organisasi yang isinya adalah manusia biasa yang juga adalah Citra Allah artinya segambar dan serupa dengan Allah atau manusia yang punya akal, rasa dan kehendak.
Kalau mau jujur saya tahu bahwa pernah Oknum Pimpinan aparat bertemu Pimpinan TPN OPM satu wilayah dan bicara baik dan sambil tertawa. Ada juga pengalaman lain yang pasti diketahui oleh pihak lain.

pengalaman ini, menunjukkan TPN/OPM bisa diajak bertemu dan berbicara, bukan binatang buas yang sulit diajak bicara dengan bahasa manusia.Namun TPN/OPM paling tidak suka dipantau atau diintai dengan pengintainya berlabel tukang ojek, buruh pembangunan jalan, mereka tidak suka aktivitas mereka didokumentasikan oleh pihak lain yang tidak mereka kenal atau bukan bagian dari mereka.

NamunMereka ingin dihargai sebagai manusia karena mereka juga bisa menghargai manusia lain.
Pendekatan pengerahan pasukan banyak banyak tidak akan menyelesaikan masalah namun hanya akan mempertahankan siklus kekerasan di Tanah Papua dan tidak menutup kemungkinan aparat keamanan dan masyarakat sipil akan menjadi korban kontak senjata, sehingga dapat berujung pada masalah pelanggaran HAM.

Ubah Pola

Menurut Prof. Paul Ekman, seorang dosen psikologi yang menilai isi kepala sesorang dari wajah prof ini meneliti selama 15 tahun di Papua, dia mengatakan “Papua adalah manusia terjujur terakhir yang disisakan dimuka bumi ini” maka semua yang dilakukan haruslah dilihat sebagai bentuk kejujuran orang Papua.

Pemerintah dan aparat harus dapat merubah pendekatan operasi militer atau operasi penegakan hukum dengan Pendekatan senyum dengan penuh ketulusan tanpa membawa senjata dan show kekuatan militer ditengah tengah masyarakat dan pembangunan yang melibatkan orang Papua dalam arti luas akan membawa perubahan serta penyelesaian pelanggaran ham masa lalu serta masa kini serta penyelesaian distorsi sejarah merupakan jalan yang harus dilakukan di Papua melalui Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)

Peningkatan status OPM seperti yang disebutkan oleh Hendropriyono hanya akan merusak citra negara Indonesia, karena hanya akan menciptakan zona perang bagi aparat yang pangkat tantama dan Bintara sementara bos bosnya tidur enak dan makan enak sementara bahawannya dapat saja menjadi korban, dan akan membuat masyarakat mengungsi dan trauma kepanjangan.