Mei 11, 2021

DPR Minta TNI Pastikan Kebutuhan Operasional Sebelum Pulangkan WNI dari Wuhan

kabarmandala.com — Keseriusan Pemerintah untuk mengevakuasi WNI yang terisolasi di Wuhan, daerah awal merebaknya virus corona di China, ikut disinggung dalam Raker Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Agenda utama rapat ini sebenarnya mengenai persetujuan pengiriman bantuan dan pasukan TNI terkait bencana kebakaran hutan di Australia. Namun, Komisi I juga mempertanyakan langkah kongkret pemerintah terkait rencana pemulangan WNI dari China yang melibatkan pesawat milik TNI dan diplomasi Kemlu.

“Sambil menunggu ‘lampu hijau’ dari pemerintah Tiongkok untuk evakuasi WNI di Wuhan, kami minta pemerintah pastikan sejak awal kebutuhan operasional penggunaan 3 pesawat milik TNI AU yang akan digunakan untuk pemulangan WNI termasuk mahasiswa asal Aceh. Faktanya, dalam menjalankan tugas operasi militer selain perang, TNI sering terkendala karena terlambatnya dukungan dana operasional dari Pemerintah,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Teuku Riefky Harsya, di rapat itu.

Sebelumnya, pada Raker tersebut, Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjono, menyampaikan keterlambatan gerak TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) selama ini dikarenakan ketiadaan pos ‘dana contigency’ TNI. Penugasan OMSP tersebut sesuai dengan amanat UU Nomor 34/2004 tentang TNI yang menjelaskan bahwa salah satu tugas pokok TNI selain menjaga kedaulatan adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AU, Marsma Fajar Adrianto, pada hari Rabu (29/1) menyatakan, TNI Angkatan Udara telah menyiapkan 2 pesawat Boeing 737 dan 1 pesawat C130 Hercules dan batalion kesehatan untuk mengevakuaisi WNI dari Wuhan, China.