Oktober 22, 2020

Drama dibalik Freeport dan Ekonomi Minus di Papua

kabarmandala.com — Ekonomi Papua minus dalam lima kuartal berturut-turut sejak kuartal IV 2018 hingga kuartal IV 2019. Penurunan produksi PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi penyebab utama ekonomi Papua rontok. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan produksi Freeport turun karena ada perubahan sistem tambang milik Freeport beberapa waktu terakhir. Perubahan tersebut terjadi karena peralihan tambang terbuka (open pit) ke bawah tanah (underground).

Berdasarkan catatan BPS, ekonomi Papua sepanjang 2018 sebenarnya masih berhasil tumbuh 7,37 persen. Namun, mulai kuartal IV 2018 ekonomi mereka terjun jadi minus 17,95 persen. Kondisi bertambah parah pada 2019 kemarin. Pada kuartal I 2019, ekonomi Papua minus 18,66 persen. Pada kuartal II 2019 keterpurukan makin menjadi. Ekonomi Papua pada waktu itu justru tumbuh minus 23,91 persen.

Pada kuartal III 2019, ekonomi Papua minus 15,05 persen, dan kuartal IV 2019 minus 3,73 persen. Secara total, sepanjang 2019 kemarin ekonomi Papua minus 15,72 persen. Seiring sejalan, penurunan tersebut juga terjadi pada industri pertambangan dan penggalian di Papua. Pada kuartal IV 2018 industri tersebut minus sebesar 43,68 persen. Angkanya terus minus hingga akhir 2019 kemarin.

Detailnya, kuartal I 2019 minus 48,47 persen, kuartal II 2019 minus 57,48 persen, kuartal III 2019 minus 38,31 persen, dan kuartal IV 2019 minus 19,04 persen. Dengan demikian, industri pertambangan dan penggalian minus 43,21 persen sepanjang 2019.

Manajemen Freeport McMoran sebelumnya telah melaporkan produksi tembaga di Grasberg turun 14 persen dan produksi logam turun 1,7 persen pada kuartal IV 2019. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyatakan ekonomi Papua memang sangat bergantung dengan tambang Freeport. Ketergantungan tinggi tersebut terjadi karena sampai saat ini belum ada bisnis lain yang bisa menyaingi “kedigdayaan’ Freeport di Papua.

Ketergantungan tersebut membuat ekonomi Papua rentan. Apa pun yang terjadi dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu, ekonomi Papua akan terkena pengaruhnya. “Kalau bicara Papua memang identik dengan Freeport. Tidak ada usaha yang lebih besar dari Freeport kalau bicara soal Papua,” ucap Yusuf, Kamis (6/2).

Yusuf mengatakan ketergantungan tinggi tersebut harus segera dihentikan. Menurutnya, jika terus dibiarkan, Papua tak akan pernah mandiri. Yusuf mengatakan pemerintah pusat sebenarnya tidak diam dengan masalah di Papua tersebut. Pemerintah sudah memberikan banyak ‘vitamin’ berbentuk dana otonomi khusus kepada Papua agar ekonomi di daerah tersebut bergerak.

Mengutip APBN 2019, pemerintah menganggarkan dana otonomi khusus untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp8,4 triliun. Dana itu dialokasikan untuk pembiayaan dan kesehatan. Tak hanya itu, Papua dan Papua Barat juga mendapatkan jatah Rp4,3 triliun sebagai dana tambahan infrastruktur. Artinya, daerah tersebut mendapatkan dana khusus untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Namun sayang beribu sayang, dana tersebut belum terkelola dengan baik. Kemampuan sumber daya manusia (SDM) di Papua yang belum mumpuni dalam mengelola dana tersebut membuat uang yang digelontorkan pemerintah pusat ke Papua minim manfaat.

“Jadi kemampuan aparat di daerah belum terlalu mencapai level di mana mereka bisa mengeksekusi dana transfer daerah. Jadi belum bisa membuat program yang sesuai,” papar Yusuf. Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menyinggung manfaat infrastruktur dibangun di Papua. Dia tak ingin ada pihak yang meragukan manfaat infrastruktur di Papua.

Dia pun mencontohkan butuh waktu empat hari empat malam dari Nduga ke Wamena beberapa tahun lalu. Namun saat ini, kata Presiden, waktu tempuhnya hanya empat hingga lima jam. “Itulah pentingnya infrastruktur. Jangan sampai ada yang bilang infrastruktur tak bisa dimakan, siapa suruh makan infrastruktur?” kata Jokowi pada Desember 2019.

Presiden menegaskan negara ini bukan hanya Jakarta dan Jawa saja. Masyarakat Papua, katanya, juga membutuhkan logistik dan pembangunan seperti warga yang tinggal di Jawa. Yusuf pun mengatakan seharusnya dana tersebut bisa digunakan untuk membuat program yang bisa membangkitkan ekonomi Papua. Pemerintah daerah (pemda) setempat bisa bekerja sama dengan bank daerah untuk menyalurkan pinjaman kepada sejumlah masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah (UKM) agar dana tersebut bisa bermanfaat.

“Itu kan bisa jadi solusi jangka pendek untuk memberikan stimulus ekonomi. Jadi infrastruktur juga dikembangkan tapi harus ada yang dilakukan dalam jangka pendek agar ekonomi Papua bisa naik lagi,” ucapnya.

Pengelolaan Dana Tak Maksimal

Segendang sepenarian, Ekonom UI Telisa Falianty menyatakan pengelolaan dana transfer dan dana alokasi khusus infrastruktur untuk Papua memang belum efektif. Ini mengartikan kemampuan sumber daya manusia di daerah yang masih lemah.

“Ini harus ada komunikasi yang lebih intens antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar pengelolaan bisa lebih maksimal,” ujar Telisa. Selain itu, pemerintah pusat juga harus intens berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengecek penggunaan dana otsus dan infrastruktur ke Papua. Masalahnya, jika tak ada monitor khusus, bisa saja dana tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. “Apalagi sisi politisnya juga kencang di Papua, jadi pengawasan kadang tidak terlalu ketat di Papua. Ini yang perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan lebih oleh pemerintah pusat dan daerah,” pungkas Telisa.