November 1, 2020

Gagasan KNPI kota membahas diskusi Sa dan Ko, Kita Papua

kabarmandala.com — Meski belum ada pimpinan definitif, KNPI Kota berupaya mempertemukan kelompok muda untuk membahas persoalan Kota Jayapura. Menariknya ini diakhiri dengan testimoni dari korban kerusuhan. Bagaimaan bentuk gagasan tersebut?

Persoalan krisis keamanan dan kerusuhan yang terjadi berulang di Jayapura menarik KNPI Kota Jayapura untuk melakukan satu diskusi publik dengan menghadirkan sejumlah pemangku kebijakan termasuk pada aktifis muda untuk menuangkan uneg-uneg termasuk ide dan pikiran yang konstruktif untuk dipakai dalam meredam konflik sekaligus merajut kembali kedamaian yang sempat ternoda.

Diskusi ini menghadirkan Jhon Gobay dari perwakilan DPR Papua, AKBP Dominggus Rumaropen perwakilan Polda, Asisten III Setda Kota Jayapura, Amos Solossa, Dekan FISIP Uncen, DR Septinus Saa dan relawan TIK Aldo Moy. Meski sempat molor, kegiatan yang harusnya diakhiri pukul 18.00 WIT ternyata ikut molor hingga pukul 20.30 WIT karena penanya yang antri. Menariknya kegiatan yang digagas oleh karateker Ketua KNPI Kota Jayapura, Otniel Deda ini juga menghadirkan para pihak yang menjadi korban kerusuhan.

Pria yang dihadirkan tersebut bernama Mukhlis yang harus merelakan rumah dan semua harta bendanya hangus rata dengan tanah. Ia tinggal di samping Kali Anafree dan sejumlah rumah termasuk miliknya ikut habis. Namun menariknya disini pria yang juga menjadi pengurus organisasi ini hanya mengatakan bahwa itu adalah cobaan atau ujian baginya. Ia ikhlas meski kini harus ngekos. “Saya berfikir Tuhan sedang mencoba kita semua dan saya mengampuni mereka yang melakukan ini (pelaku kerusuhan) karena saya sudah ikhlas,” ujarnya dengan nada sedikit terbata. Muklis mengaku sedih dan akan menangis jika mengenang kejadian itu namun ia tetap bersyukur karena ia dan keluarganya masih diberi umur panjang untuk tetap hidup dan tinggal di Jayapura.

Otniel Deda menjelaskan bahwa Jayapura merupakan barometer Papua dan semua intelektual ada di Jayapura. Jika para intelektual ini mengeluarkan berstatemen maka akan mempengaruhi daerah lain. “Kami ingin mengulas sedikit soal konflik dan persoalan yang terjadi belakangan ini. Kami tampung semua aspirasi untuk nantinya dijadikan sebuah rekomendasi,” kata Otniel di Cafe BOB Abepura, Rabu (2/10). Namun disini ia menegaskan bahwa persoalan di Papua bukan persoalan agama, suku tapi aspirasi. Lalu jangan sampai ada yang mengatakan ini konflik penduduk asli dan pendatang.

“Kita sudah utuh dalam NKRI. Jangan karena konflik akhirnya tatanan yang sudah tercipta malah amburadul. Mencari lawan itu saat itu juga bisa tapi mencari teman itu sulit. Kita mengutuk keras aksi anarkis dan kita meminta mereka diberi teguran oleh Tuhan. Selain itu kita menyepakati jika ada yang mengganggu Papua maka kita akan lawan bersama,” tegasnya. Dekan Fisip Uncen, DR Martinus Saa S.Sos, M.Si menyebut Papua sebagai miniatur Indonesia dan keberagaman ada di Papua. Untuk mensikapi kondisi akhir-akhir ini Pemda harus mengambil inisiatif. Jika jangka pendek mungkin bisa dengan penempatan aparat seperti yang ada saat ini namun ke depan kita mendorong lakukan pendekatan lain.

“Pendekatan kultur budaya misalnya. Setahu saya semua komunitas suku memiliki kearifan lokal menyelesaikan masalah dan bisa melalui itu,” jelasnya. Jhon Gobay dari DPR Papua berpendapat bahwa warga yang ada saat ini sebenarnya bagian korban dari konflik. Tak hanya pemuda dan masyarakat tetapi juga pemerintah termasuk aparat keamanan. Sehingga lanjutnya perlu resolusi dari konflik mengingat ia membedah yang terjadi ada konflik politik, ada konflik sosial.

Kata Jhon dalam penyelesaian konflik, pemerintah pusat sudah memiliki formula tinggal menyerahkan dan ikut mendorong. Namun ia tak ingin karena konflik politik akhirnya mengganggu tatanan kehidupan dan memunculkan konflik sosial. “Tak bisa lihat Papua hanya konteks konflik sosial tapi juga politik tetapi ada pelanggaran HAM masa lalu termasuk perbedaan persepsi sejarah. Tapi sesungguhnya ini bukan urusan masyarakat, semua ada ranahnya. Pihak dan regulasi yang melekat juga sudah ada,” imbuhnya.

Pemerintah sudah melahirkan regulasi soal konflik sosial nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Akan tetapi Jhon menegaskan agar Konflik apapun jangan merusak persaudaraan. Biarlah persoalan yang di atas tadi diselesaikan oleh pemerintah pusat sesuai undang-undang tadi. Persoalan di darat jangan dibawa ke laut apalagi rakyat ikut-ikutan,” tambahnya/

Disini ia juga meyakini penambahan pasukan tak bisa selesaikan masalah sehingga sebaiknya ditarik lebih dulu. “Kapolda dan Pangdam sama-sama orang Papua cari pendekatan budaya dan dialog yang biasa dilakukan di Papua. Soal konflik politik urusan pemerintah pusat dan bukan rakyat kecil lagi yang ikut berfikir,” pintanya. “Saya ingatkan jangan karena konflik justru merusak persaudaraan dan perdamaian harus dimulai dari negeri Tabi,” bebernya. Ditambahkan asisten III Setda Kota Jayapura, Amos Solossa bahwa perlu sikap msecara kemanusiaan. Jika pikiran ini muncul maka akan ada persatuan namun persatuan tanpa kemanusiaan juga tak bisa. Terkait soal pasukan keamanan, Kasubdit Babinkamtibmas Polda Papua, AKBP Dominggus Rumaropen berpendapat bahwa banyaknya Polisi ada yang merasa terlindungi dan ada yang ketakutan. Ini akan dievaluasi . “Saya tak mau membuang kecap, kami tanpa diminta sudah harus bertindak, kami memulai dengan pendekatan kemanusiaan, humanis,” tegasnya.

Sementara Jansen Kareth dari mahasiswa menyampaikan hingga kini belum ada konsep yang relevan yang memberi jaminan keamanan di kota maupun daerah lain. “Jika ada asap tentu ada api nah apinya yang perlu diperiksa,” cecarya. Ia menyinggung soal minuman keras. “Jayapura masih ada konflik namun masih ada jual minuman oplosan. Di Perumnas II di sebelah Pos Brimob dan toko miras juga dibuka, bagaimana itu. Jika rusuh apakah Pemkot yang bertanggungjawab,” sindirnya.

Ketua HMI Kota Jayapura, Yanto Rumagia juga melihat bahwa saat ini rasa curiga sangat tinggi. Namun yang terpenting adalah tanyakan apa yang sudah dilakukan untuk negeri. “Sekretariat HMI di Wamena kami terbakar habis tapi teman-teman HMI disana memilih bergabung dan menjaga posko pengungsi. Kami ingin kami mereka menarik pulang namun mereka mengatakan mereka tidak akan pergi dan mereka tidak peduli jika harus mati di Wamena,” pungkasnya yang diakhiri tepuk tangan.