April 21, 2021

Giliran Bupati dan DPRD Didesak Mundur, Kabupaten Nduga Bubar!

kabarmandala.com — Wakil Bupati Nduga Papua, Wentius Nimiange menyatakan mundur dari jabatannya karena kecewa kepada pemerintah pusat setelah terjadi penembakan oleh KKSB OPM kepada masyarakat Nduga.Setelah Wabup Nduga priode 2017-2022 mundur, giliran bupati dan para anggota DPRD Nduga didesak melepaskan jabatan agar Kabupaten Nduga bubar.

Desakan pengunduran diri Bupati Nduga dan DPRD datang dari kalangan mahasiswa Papua dan Koalisi Masyarakat Sipil (KMS).Mereka meminta agar Surat Keputusan (SK) Kabupaten Nduga juga dikembalikan ke Pusat. Sebab, kehadiran Kabupaten Nduga dinilai membawa manfaat untuk masyarakat.

Armin Tabuni dari KMS Nduga menyatakan mendukung penuh langkah Wabup Nduga yang telah mengundurkan diri.“Dia lepas jabatan kami dukung, tapi kami mau harus satu paket,” tegas Armin saat Natal bersama di asrama Ninmin, Abepura Jayapura Papua.

Menurut Armin, Wapub Nduga merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Menurutnya, sejak Desember tahun 2018, penembakan terhadap warga sipil terus terjadi. Padahal upaya pemda untuk penyelesaian sudah sampaikan kepada pemerintah pusat, bahkan kepada presiden Jokowi.Dikatakan Armin, negara hadir hanya untuk tiga tujuan utama, yakni menyejahterakan rakyat, membangun sarana dan prasarana serta membangun SDM.

Jika tujuan itu tak tercapai, maka negara gagal. Atas dasar itu, KMS mendukung langkah Wabup Nduga mundur.“Kami mendukung wakil bupati lepas jabatan dan bupati juga harus lepas jabatan, bahkan semua jajarannya harus melepaskan jabatannya dan kembalikan SK,” tegas Armin.

Hal serupa disampaikan mahasiswa Papua, Beny Murib. Ia meminta Bupati Nduga, DPRD dan seluruh ASN Nduga untuk mengikuti jejak Wabup nduga.“Sekarang wakil lepaskan jabatan. Kami mau bupati, DPRD dan semua ASN lepaskan jabatan. Selanjutnya SK dikembalikan ke pusat,” kata Beny, sebagaimana dilansir suarapapua, Rabu (25/12).

Menurutnya, percuma saja pemerintah membangun infrastruktur jika masyarakatnya tidak aman.“Siapa yang akan menikmati pembangunan dan fasilitas yang disiapkan tersebut? Jadi dengan tegas kami meminta agar semua perpanjangan tangan dan pemerintahan dihentikan dan kembalikan SK,” tandas Murib.