Oktober 24, 2020

Gubernur Papua Barat Minta Komitmen BP Tangguh Selesaikan Pembangunan 465 Rumah Warga

kabarmandala.com — Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan meminta komitmen British Petroleum (BP) melalui BP Berau Ltd selaku operator Tangguh LNG di Teluk Bintuni, Papua Barat dengan kesepakatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tentang penataan lingkungan perumahan bagi masyarakat pesisir utara di Weriagar, Tomu, dan Taroi, agar segera dirampungkan tahun 2021.

Menurut Dominggus, selaku Gubernur Papua barat, dirinya kembali mengingatkan bahwa di dalam kesepakatan AMDAL yakni, BP Tangguh berkewajiban membangun 465 unit rumah bagi masyarakat pada 3 distrik, yakni Weriagar, Tomu, dan Taroi dalam jangka waktu 4 tahun yang sudah dimulai pembangunanya sejak 2018 lalu.

“Terhitung sejak tahun 2018, berarti sudah ada 3 tahun, tahun 2021 harus selesai. Ini kan hasil AMDAL jadi harus dilaksanakan. Jika ada banyak kendala yang dihadapi dari masyarakat, transportasi, atau material dan sebagainya, BP Tangguh tetap pegang komitmen dan menyelesaikan tepat waktu, saya akan ikut mengawasinya,” jelas Dominggus.

Dominggus juga mengatakan, tahap pertama (2018-2019) telah direalisasikan 21 unit yang tersebar di Weriagar 5 unit, Tomu 13 unit, dan Taroi 3 unit dengan spesifikasi rumah kayu semi permanen dari rencana sesuai AMDAL, yakni 465 unit selama jangka waktu 4 tahun.

Untuk itu, Dominggus telah meresmikan dan menyerahkan 21 unit rumah program penataan lingkungan perumahan bagi masyarakat ini pada Sabtu, 18 Januari 2020. “Pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam harus dibarengi dengan meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sesuai amanat dalam UUD 1945,” jelasnya.

Menurut Dominggus, eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) harus dikelola secara baik agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara manfaat yang diterima dan masalah yang timbul, sehingga memicu terjadinya perubahan sosial dan budaya pada suku asli pesisir Teluk Bintuni.

“Pengelolaan SDA harus memberikan dampak signifikan bagi kemajuan pembangunan daerah terutama masyarakat 7 suku di Bintuni. Saya mengapresiasi kesepakatan kerjasama dalam Nomor 226 tanggal 21 Desember 2016 tentang penataan lingkungan dan perumahan bagi masyarakat pesisir utara Weriagar, Tomu, dan Taroi antara BP Tangguh dan Pemkab Teluk Bintuni,” jelasnya.

Wakil Bupati Teluk Bintuni, Matret Kokop mengatakan, perumahan merupakan kebutuhan dasar warga negara dan pemerintah berkewajiban memenuhinya. Sehingga, berbagai upaya telah ditempuh, utamanya jika merujuk pada Perpres 38 Tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, Pemkab Teluk Bintuni juga telah melakukan hal tersebut bersama mitra BP LNG Tangguh.

“Pembangunan infrastruktur di Teluk Bintuni juga sebagian besar merupakan kerjasama dengan LNG Tangguh, termasuk pembangunan 21 unit rumah di Weriagar, Tomu dan Taroi seperti tercantum dalam AMDAL ini,” jelas Matret.

Menurut Matret, bupati juga berpesan 21 unit rumah yang baru dibangun ini merupakan sebuah titik awal. “Kedepannya, meski ada kendala tekhnis dan sosial budaya, Pemkab dan BP Tangguh terus berkomitmen melanjutkan pembangunan yang telah direncanakan,” katanya.