Oktober 23, 2020

Kapolda Papua Sebut Laporan Veronica Fitnah untuk Cari Makan

kabarmandala.com — Belum lama ini,  Veronica Koman yang mengaku sebagai pengacara hak asasi manusia (HAM) melaporkan soal 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, sejak Desember 2018, kepada Presiden Joko Widodo.Sejumlah pejabat negara mengkritik laporan yang disampaikan Veronica.

Bahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai dokumen yang diserahkan pengacara hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman kepada Presiden Joko Widodo tidak penting dan dianggap sampah. Sebagai penanggung jawab ketertiban dan keamanan di Provinsi Papua, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw angkat bicara atas laporan Veronica Koman.

“Saya tegas katakan, pernyataan seorang saudara Veronica Koman ada 57 tahanan politik. Saya katakan tidak benar. Kami tangani secara profesional lewat penegakkan hukum positif. Jangan apa-apa di Papua langsung dipolitikkan,” ujar Paulus di Jayapura, Jumat (14/2/2020).

Ia menegaskan bahwa data yang disebarkan Veronica Koman tidak berdasar dan hanya dibuat tanpa penelitian yang lengkap. Bahkan, Paulus menawarkan bila ada yang ingin data lengkap mengenai para tersangka tersebut, Polda siap memberikannya. Veronica Koman disebut hanya ingin mencari perhatian untuk kepentingan pribadinya.

“Ini kan ujung-ujungnya cari makan juga. Cari makan, cari makan saja yang positif dan baik. Jangan jual negara dan bangsa ini. Dia (Veronica Koman) siapa sih sebenarnya? Warga negara mana dia? Kok tega sekali melakukan seperti itu,” kata Paulus.

Ia pun menantang Veronica Koman untuk beradu data dengan pihak kepolisian di Papua. Sebab, menurut Paulus, sangat tak logis apabila Veronica menyampaikan sesuatu tentang Papua, namun tidak berada di lapangan. “Kalau berani datang ke sini berhadapan dengan kami di sini. Biar saya tunjukan di depan mata dia apa yang sebenarnya terjadi,” kata dia.

Sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai dokumen yang diserahkan pengacara hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman kepada Presiden Joko Widodo tidak penting. Dokumen dimaksud berisi data 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, sejak Desember 2018.

Veronica mengklaim, timnya berhasil menyerahkan dokumen itu kepada Presiden Jokowi saat kunjungan Jokowi ke Canberra, Australia, Senin (10/2/2020) kemarin. Namun, Mahfud menganggap dokumen itu hanya sampah. “Itu anulah, kalau memang ada ya sampah sajalah,” kata Mahfud di Istana Bogor, Selasa (11/2/2020) sore.

Mahfud yang turut mendampingi Jokowi di Negeri Kanguru juga tidak mengetahui apakah dokumen tersebut benar-benar sudah diserahkan langsung kepada Kepala Negara. Sebab, Mahfud menyebutkan bahwa banyak warga yang berebut untuk bersalaman dan menyerahkan surat ke Jokowi.

“Saya tahu surat seperti itu banyak. Orang berebutan salaman, kagum kepada Presiden, ada yang kasih map, amplop, surat gitu, jadi tidak ada urusan Koman atau bukan. Kita enggak tahu itu Koman apa bukan,” kata dia. “Belum dibuka kali suratnya. Surat banyak,” sambungnya.

Veronica sebelumnya menuturkan, dokumen itu diserahkan saat Jokowi berkunjung ke Canberra, Australia, Senin (10/2/2020). “Tim kami di Canberra telah berhasil menyerahkan dokumen-dokumen ini langsung kepada Presiden Jokowi.

Dokumen ini memuat nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenakan pasal makar, yang saat ini sedang ditahan di tujuh kota di Indonesia,” ungkap Veronica. “Kami juga menyerahkan nama beserta umur dari 243 korban sipil yang telah meninggal selama operasi militer di Nduga sejak Desember 2018, baik karena terbunuh oleh aparat keamanan maupun karena sakit dan kelaparan dalam pengungsian,” sambung dia.