Februari 27, 2021

Kegiatan Penyampaian Aspirasi Mahasiswa Yang Berujung Anarkis Dan Ditunggangi Organisasi Ilegal Di Papua

Kabarmandala.com – Fakta kontemporer dalam dekade terakhir menunjukkan bahwa pusat kekerasan demonstrasi mahasiswa di Indonesia adalah Papua. Hal ini ditandai oleh serangkaian demonstrasi mahasiswa yang sering anarkis. Mahasiswa sebagai individu adalah orang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Sedangkan mahasiswa sebagai kelompok adalah kelompok orang yang merupakan bagian dari civil society; mencakup kehidupan sosial yang terorganisir, sukarela, mandiri, dan otonom yang bersama-sama ingin mencapai tujuan tertentu. Mahasiswa yang dimaksud di sini adalah gerakan mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa sebagai suatu gerakan merupakan kelompok yang memiliki karakter kritis, independen, dan objektif. Demonstrasi yang dilakukan khususnya oleh mahasiswa (hampir selalu) berujung kekerasan. Bahkan, pola dan kecenderungan kekerasan yang timbul relatif sama. Sebenarnya, dengan mengamati lebih jauh mengenai karakter gerakan mahasiswa dapat diperkirakan bahwa apakah demonstrasi yang dilakukan nantinya akan mengarah pada kekerasan atau tidak. Bentrok dengan aparat keamanan merupakan ‘pilihan utama’ bagi mahasiswa karena memiliki alasan kuat. Aparat keamanan dinilai tidak pro-mahasiswa karena aksi-aksinya terus diawasi dan dihalangi. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan merupakan fenomena sosial yang terus terjadi secara berulang-ulang dan disengaja. Keputusan manusia untuk melakukan kekerasan didorong oleh adanya kesenjangan antara ekspektasi nilai dan kapabilitas nilai. Ekspektasi nilai merupakan manifestasi sekumpulan norma yang diunggulkan oleh lingkungan sosial dan kultural. Sedangkan kapabilitas nilai adalah nilai rata-rata yang oleh anggota suatu kolektivitas dianggap mampu dicapai dan dipertahankan.

Realitas di atas menunjukkan bahwa di satu sisi, tingkat respons mahasiswa terhadap berbagai kebijakan baik pada tingkat daerah maupun pusat sangat tinggi. Respons mahasiswa melalui demonstrasi menjadi ruang kontrol terhadap kebijakan dan keputusan negara yang sering dianggap tidak memihak pada kepentingan rakyat. Keberadaan mahasiswa melalui rangkaian aksinya menegaskan keberpihakannya terhadap masyarakat. Hal ini kiranya tidak berlebihan karena mahasiswa pada setiap gerakannya berdasarkan kegelisahan dan kegalaun menyaksikan berbagai penyimpangan dan penderitaan di kalangan masyarakat yang harus disuarakan. Mahasiswa mengemban fungsi media penyalur aspirasi masyarakat sehingga merekalah sebagai pihak yang dipercayakan untuk menyampaikan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Namun pada sisi lain, khususnya di wilayah Papua, Sering terjadi penunggangan oleh Organisasi non resmi dan oknum klandestine dalam setiap agenda aksi unjuk rasa, yang selalu berujung pada pendesakan agar Papua bisa merdeka. Aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan selama ini menunjukkan kekurang-dewasaan dalam menyampaikan aspirasi di mana aksi-aksi mereka justru cenderung melanggar hukum dan melenceng dari etika dan moralitas. Aksi atau demonstrasi tidak jarang merugikan dan menciptakan suasana kurang kondusif di kalangan masyarakat.

Kekerasan yang sering terjadi memicu sikap masyarakat yang tidak simpatik lagi. Bahkan, dukungan masyarakat yang awalnya menilai gerakan mahasiswa pro-rakyat serta-merta hilang akibat ulah segelintir oknum mahasiswa yang tidak bersahabat. Sikap mahasiswa yang menjurus pada tindakan anarkis dinilai telah melenceng dari kapasitas mereka sebagai kaum terpelajar yang seharusnya menyampaikan aspirasi dengan bijak melalui cara-cara yang elegan, bukan dengan cara-cara yang terkesan memaksakan kehendak. Kekerasan dalam demonstrasi merupakan persoalan krusial yang sedang dihadapi oleh beberapa perguruan tinggi bukan hanya di Papua tetapi juga kota-kota lain di Indonesia. Universitas Cendrawasih akhir-akhir ini menjadi sorotan dengan karakter demonstrasi mahasiswanya yang lebih ‘dahsyat’ dibandingkan dengan mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Fenomena kekerasan seperti yang sering terjadi dalam demonstrasi mahasiswa perlu direspons dengan bijaksana khususnya oleh pihak perguruan tinggi. Permasalahan ini akan dijawab melalui pertanyaan-pertanyaan berikut: Pertama, faktor-faktor apa yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam demonstrasi mahasiswa Universitas Cendrawasih? Kedua, bagaimana strategi mengatasi kekerasan dalam demonstrasi mahasiswa Uncen yang sering anarkis dan berpotensi melanggar hukum?.

Ada beberapa pandangan dalam melihat gerakan mahasiswa dalam konteks regional Papua. Pertama, gerakan mahasiswa Papua umumnya bersifat militan dan puritan. Pandangan ini didasarkan pada intensitas gerakan mahasiswa yang terus mengalami tren meningkat. Sisi militansi tergambar dari pemandangan yang mengiringi demonstrasi seperti Pemalangan Jalan, membawa senjata tajam dan panah, serta pendudukan dan ‘pembajakan’ juga dilakukan oleh mahasiswa. Gerakan mahasiswa secara umun identik dengan sifat keras radikal, bahkan cenderung berpaham anarkis. Sisi heroism yang berlebihan diidentikkan dengan anarkisme atau tindakan kekerasan sehingga dalam setiap melakukan demonstrasi. Gerakan mahasiswa secara umum identik dengan sisi ideologis dan spiritualis yang kental. Pandangan ini melihat ada tiga poros gerakan mahasiswa; poros Jakarta yang sangat kental dengan nuansa politiknya; poros Yogyakarta yang sarat dengan sisi intelektual keilmuannya; dan poros Papua yang sangat kental dengan nuansa ideologis dan kulturalnya. Keempat, gerakan mahasiswa secara umum berisfat eksklusif sehingga gerakannya terkesan kaku dan parsial. Hal ini dapat dilihat pada aksi yang dilakukan berdasarkan ‘keinginan’ kampus sendiri. Koordinasi dengan perguruan tinggi lain kurang sehingga kesamaan misi dan visi aksi tidak tampak.

Terkait dengan persoalan demonstrasi mahasiswa di Papua yang berakhir dengan kekerasan dalam  penempatan persoalan pada posisi yang berimbang, tidak dapat dipungkiri bahwa memang ada demonstrasi mahasiswa yang berakhir dengan bentrokan/anarkis. Namun, tidak bisa dilupakan juga bahwa terdapat demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang tidak demikian dan berhasil menyampaikan aspirasi dengan damai. Di sini patut dipertanyakan, mengapa demonstrasi mahasiswa yang telah mendapat pengawalan dari pihak berwenang masih saja ada celah untuk terjadinya kekerasan? Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dalam sejarahnya tidak pernah kering untuk dibahas karena ia merupakan bagian dari perjalanan bangsa.

Motif gerakan mahasiswa telah dirumuskan dalam dua bentuk gerakan yaitu gerakan moral dan gerakan politik. Pembatasan ini mengacu pada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 lalu. Gerakan moral mengacu pada wacana yang dikembangkan oleh gerakan mahasiswa yang mengkritisi kebijakan Orde Baru yang disebutnya dengan Gerakan Kritik Orde Baru (GKOB). Sedangkan gerakan politik mengacu pada wacana untuk meruntuhkan rezim Orde Baru yang disebutkan Gerakan Anti Orde Baru (GAOB). Gerakan moral mendasarkan diri pada pandangan bahwa perubahan politik dapat dilakukan dengan cara menghimbau atau mengingatkan kepada elite politik. Berbeda dengan gerakan moral yang tidak secara tegas menekankan keinginan untuk mengganti suatu rezim. Gerakan moral mahasiswa menekankan suara atau gagasan sebagai inti gerakan. Ini artinya, kapasitas operasi yang diharapkan oleh gerakan ini adalah sebatas menghimbau atau mengingatkan saja. Penganut paham ini percaya bahwa suatu rezim bisa diubah dengan cara dihimbau atau diingatkan. Gerakan moral relatif sama dengan gerakan sosial. Gerakan sosial adalah perilaku dari sebagian anggota masyarakat untuk mengoreksi kondisi yang banyak menimbulkan problem atau tidak menentu, serta memunculkan kehidupan baru yang lebih baik.

Berdasarkan catatan sejumlah organisasi independen di Papua, aksi kebebasan berekspresi dalam tujuan demokrasi menghasilkan kegiatan yang merugikan. Khususnya hak menyampaikan pendapat di muka umum, di provinsi tersebut dalam dua tahun terakhir ini sangatlah buruk. Kebebasan berekspresi sebagai salah satu pilar demokrasi berujung kegiatan anarkis yang merugikaan. Rakyat Papua sampai hari ini dapat menyampaikan ekspresinya di muka umum secara bebas namun terkadang ada oknum yang memprovokasi sehingga menjurus ke kegiatan anarkis. Mengapa ini terjadi? Beberapa tahun terakhir, terjadi kecenderungan peningkatan Kejadian anarkis dalam penyampaian hak dan pendapat di muka umum di Papua pada umumnya, dan di Jayapura khususnya. Hal ini disinyalir telah diprovokasi oleh anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan organisasi ilegal lain yang menuntut referendum dan kemerdekaan Papua. Hal tersebut merupakan suatu kejadian yang bertentangan dengan usaha untuk menjaga kedaulatan NKRI. Sebagai Contoh , tepatnya 1 Mei 2015, sejumlah aktivis yang sedang melakukan aksi dibubarkan secara paksa oleh Kepolisian Resort Kota Jayapura. Dalam peristiwa ini sebanyak 30 orang ditahan. Kemudian, 2 hari berikutnya, pada 2 Mei 2015, seratus lebih aktivis KNPB ditangkap oleh aparat gabungan dari Polresta Jayapura dan Polda Papua di depan Gapura Kampus Universitas Cenderawasih. Saat itu, mereka sedang melakukan aksi dukungan kampanye referendum dan pertemuan International Parliamentarian for West Papua (IPWP) di London, yang akan dilaksanakan pada 3 Mei 2016 serta aksi dukungan oleh masyarakat dan pemerintah Vanuatu yang mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) masuk sebagai anggota The Melanesian Spearhead Group (MSG). Kepala Kepolisian Daerah Papua justru mengeluarkan Maklumat pada 1 Juli 2016, yang khusus ditujukan kepada beberapa organisasi rakyat Papua, seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Parlemen Rakyat Daerah (PRD), Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara Pembebasan Nasional (TPN) dan ULMWP. Mereka disebut sebagai organisasi separatis yang harus ditindak secara tegas.

Pada dasarnya berunjuk rasa adalah kegiatan yang mendapatkan Jaminan hak salah satunya tertuang dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:5 “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Di samping itu, UUD 1945 secara tegas juga menjamin hak dasar tersebut.  Namun apakah hal ini sesuai dengan tujuan yang ingin disampaikan yaitu justru ingin memisahkan diri dari Indonesia?. Pemerintah sudah memberikan ruang yang sebebas-bebasnya kepada warga negara untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya di muka umum, selama hal itu dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku. Akan tetapi keterlibatan organisasi ilegal terhadap aksi demonstrasi yang biasa dilakukan oleh sejumlah organisasi seperti KNPB, PRD, NRFPB, PNWP, OPM, TPN dan ULMWP.

Kemudian ada beberapa kegiatan aksi unjuk rasa lain yang tujuannya diduga bukan dari buah pikir mahasiswa itu sendiri, melainkan dari susupan organisasi politik ilegal yang memiliki kepentingan dan menjadikan mahasiswa alat yang legal untuk menyampaikan aspirasinya. Yaitu: 1. Deklarasi Himpunan Pelajar Mahasiswa Meepago Dalam Rangka Penolakan Otsus Jilid II. Pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, pukul 09.30 WIT, Jayapura 07 dan 08 melaksanakan pemantauan terkait Deklarasi Himpunan Pelajar Mahasiswa Meepago dalam rangka Menolak Otsus Jilid II. Koordinator kegiatan tersebut adalah ketua-ketua Forum Meepago dan diikuti sekitar 30 orang bertempat bertempat di lapangan Zakeus Abepura, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura; 2. Aksi Penolakan Otsus Jilid II oleh Solidaritas Mahasiswa Pemuda Lapago Jelang Berakhirnya Otsus Jilid I. Pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, pukul 10.45 WIT, Jayapura 02 dan 04 telah melaksanakan pemantauan terkait Aksi penolakan Otsus Jilid II oleh Solidaritas Mahasiswa Pemuda Lapago dalam rangka berakhirnya Otsus Jilid I pada tahun 2021 yang dipimpin oleh Seth Giban (Koordinator aksi sekaligus Penanggung jawab/Ketua Asrama) dan diikuti sekitar 100 orang bertempat di halaman asrama Mahasiswa Yahukimo, jalan Kampwolker, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura; 3. Aksi Unjuk Rasa oleh Kelompok KNPB dan ULMWP di Wilayah Kabupaten Jayapura. Pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020, pukul 10.00 s.d 11.30 WIT, Jayapura 14 dan 15 telah melaksanakan pemantauan terkait aksi unjuk rasa oleh Kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movement West Papua (ULMWP) wilayah Kabupaten Jayapura dengan Korlap Benny Isage dan Eki Balingga dan diikuti sekitar 100 orang dalam rangka menolak Otsus Jilid II dan menolak New York Agreement karena dianggap Aneksasi West Papua dalam Indonesia bertempat di jalan Pos 7, kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kota Kabupaten Jayapura; 4. Aksi Demontrasi oleh Forum Masyarakat dan Mahasiswa Papua Tentang Penolakan Terhadap Kelanjutan Otsus Jilid II. Pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020, pukul 08.30 WIT, Jayapura 02 dan 04 telah melaksanakan pemantauan Aksi Demontrasi dari Forum Masyarakat dan Mahasiswa Papua dalam rangka Penolakan terhadap kelanjutan Otsus Jilid II yang dikoordinatori oleh Nias Huruf Mabel (Koorlap Aksi/Mahasiswa Uncen FKIP) diikuti sekitar sekitar 30 orang bertempat di gapura Kampus Uncen Bawah, jalan raya Abepura, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura; 5. Aksi Unjuk Rasa Dalam Rangka Penolakan Otonomi Khusus (Otsus) di Gapura Uncen Bawah. Pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, pukul 07.50 s.d 08.55 WIT, Jayapura 04 dan 06 telah melaksanakan pemantauan aksi unjuk rasa oleh Mahasiswa dan Rakyat Papua dalam rangka menolak Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II di Provinsi Papua, aksi yang dikoordinir oleh Apedo Mote (Mahasiswa FKIP Universitas Cenderawasih) dan diikuti sekitar 12 orang bertempat di Gapura Uncen Bawah, jalan raya Abepura, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura; 6. Aksi Unjuk Rasa oleh Mahasiswa Uncen Dalam Rangka Penolakan Otonomi Khusus Jilid II Prov. Papua. Pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, pukul 08.00 WIT, Jayapura 05 dan 07 telah melaksanakan pemantauan terkait aksi unjuk rasa dalam rangka penolakan perpanjangan Otsus Jilid II di Prov. Papua yang dipimpin oleh Kiri Keroman (Ketua BEM FISIP Uncen) dan diikuti sekitar 50 orang mahasiswa Uncen bertempat di Simpang lorong masuk Gereja Kemah Injil (Kingmi) tanah Papua Jemaat Betel, jalan Campwalker, Perumnas 3 Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura; 7. Aksi Orasi Mahasiswa Uncen Dalam Menyikapi Peringatan Hari HAM Sedunia di Kampus Uncen. Pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, pukul 10.00 s.d 13.30 WIT, Jayapura 01 dan 07 telah melaksanakan pemantauan terkait aksi orasi yang dilakukan oleh mahasiswa Uncen dalam menyikapi peringatan hari HAM Sedunia ke 72, yang diketuai oleh Yops Itlay (Ketua BEM Uncen), dikoordinatori oleh Ayup Heluka dan diikuti sekitar 80 orang, di Gedung Program Pasca Sarjana Universitas Cenderawasih, jalan raya Kotabaru-Abepura, kelurahan Kotabaru, Distrik Abepura, Kota Jayapura; 8. Orasi oleh mahasiswa uncen dalam menyikapi peringatan hari ham  Sedunia ke 72, di gedung program pasca sarjana uncen,  Kelurahan kotabaru, distrik abepura, kota jayapura. Pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 09.00 WIT, bertempat didepan Gedung Program Pascasarjana Universitas Cendrawasih (Area dalam Kampus Uncen ) Jln Abepura – Sentani Distrik Abepura, Kota Jayapura.

Pada akhirnya, sejatinya demonstrasi yang selama ini dilakukan oleh mahasiswa seharusnya merupakan bentuk kepedulian yang tinggi terhadap nasib bangsa yang serba tidak menentu. Respons mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi ditanggapi dan diprotes melalui media demonstrasi. Demonstrasi merupakan media yang paling efektif bagi mahasiswa dalam melakukan kritik terhadap pemerintah. Namun berbagai penyimpangan di level elite menimbulkan kekhawatiran terjadi penodaan terhadap kegiatan ini. Demonstrasi merupakan satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh mereka untuk menyampaikan aspirasi yang diklaim sebagai aspirasi rakyat. Bukan untuk memfasilitasi aspirasi kepentingan politik satu golongan maupun kepentingan komunal.

Sehingga tidak jarang mahasiswa (demonstran) terlibat aksi perkelahian dengan pihak lain seperti pihak keamanan. Tidak hanya berhenti di situ, bentrokan dengan masyarakat pun sering terjadi. Pengguna jalan yang merasa dirugikan oleh aksi demonstrasi mahasiswa yang menutup jalan terlibat ketegangan dengan mahasiswa. Bahkan, pihak-pihak yang berada di sekitar area demonstrasi terganggu dan dirugikan. Terdapat kecenderungan di kalangan mahasiswa menganggap ‘hiburan’ ketika bentrokan dengan pihak lain terjadi khususnya dengan pihak keamanan. Sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan kapasitas mahasiswa sebagai kaum terpelajar dan calon pemimpin bangsa. Idealisme mahasiswa yang memperjuangkan rakyat justru merugikan pihak yang dibelanya. Hal ini dilakukan oleh mahasiswa karena pemerintah sering tidak mendengar aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui demonstrasi. Dengan cara ‘kekerasan’, mahasiswa menilai efektif dibandingkan cara-cara lain. Demikian pula, media akan meliput aksi-aksi demonstrasi yang demikian sehingga ‘gaung’ demonstrasi terdengar ke mana-mana. Kecenderungan anarkisme dalam demonstrasi mahasiswa dipicu oleh berbagai faktor.

Di sini terlihat bahwa mahasiswa terkadang larut bahkan ‘kebablasan’ dalam melakukan aksi-aksi yang mengusung kepentingan rakyat. Pemberian ruang ekspresi yang proporsional bagi mahasiswa sangat penting untuk membangun karakter ‘kebebasan’ diri mereka. Selama ini, ruang ekspresi sangat terbatas, dan cenderung tidak mendapat pengawasan oleh pihak perguruan tinggi. Unit Kegiatan Mahasiswa perlu digalakkan dan dimaksimalkan untuk mengasah keterampilan mahasiswa sehingga mereka menghabiskan waktunya di even-even yang bermanfaat. Sangat banyak waktu mahasiswa yang terbuang yang membutuhkan sarana/ aktivitas lain selain kuliah. Kekerasan dalam demonstrasi yang terjadi tidak disebabkan oleh karakter personal mahasiswa tetapi karakter kelompok. Mahasiswa merasa ‘berani’ melakukan aksi ketika berkelompok. Dengan demikian, UKM dapat menjadi salah satu media untuk menyatukan mereka dalam satu wadah kegiatan agar lebih kreatif dan tidak terjebak pada aksi-aksi negatif yang merugikan.