Januari 24, 2021

Kekayaan Papua Harus Mensejahterakan Seluruh Orang Papua bukan kelompok

kabarmandala.com — Anggota MPR RI Ina Elisabeth Kobak mengingatkan agar kekayaan di tanah Papua harus diutamakan untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Hal itu disampaikannya Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar di Ballroom Hotel Suni Garden Sentani – Papua, beberapa waktu lalu. Acara itu melibatkan ratusan Peserta, yang termasuk diantaranya dihadiri oleh beberapa petinggi DPD dan DPW NasDem Papua dan masyarakat.

Menurut Ina, Potensi Sumber Daya alam yang ada di Papua merupakan sebuah kekayaan yang sangat besar nilainya. Pada tahun 2012 saja, ada 38 persen hutan primer yang tersisa di Indonesia, dan itu berada di Papua. “Papua pada prinsipnya memiliki salah satu hutan dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, dengan 20.000 spesies tanaman, 602 jenis burung, 125 mamalia dan 223 reptil. Sehingga harusnya kekayaan alam ini menjadi sebuah kondisi prasyarat menuju kesejahteraan Papua,” kata Ina.

Namun demikian, saat ini ada begitu besarnya tantangan yang ada sehingga Provinsi Papua sampai masih konsisten menempati urutan pertama sebagai provinsi termiskin di Indonesia.Dalam diskusi yang bersifat dua arah, masyarakat banyak menyampaikan aspirasi mengenai Ketahanan Pangan yang sampai saat ini belum optimal khususnya mengenai Program 1 Juta Hektar Lahan yang dialihfungsikan sebagai persawahan sampai saat ini belum memiliki dampak yang positif.

“Program yang digalang pemerintah melalui Kementerian Pertanian pada pertengahan 2019 dengan luas lahan yang sangat luas sudah seharusnya bisa mengentaskan masalah kelaparan yang juga kerap dialami oleh Masyarakat Papua, tetapi sampai saat ini masalah kelaparan masih menjadi isu besar yang ada di tanah Papua,” ujar dia.

Ina berkomitmen bahwa aspirasi ini akan disampaikan secara serius kepada Menteri Pertanian sebagai pihak terkait dalam mengevaluasi program 1 Juta Ha Persawahan. Persoalan lain yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah terkait Penambangan Tanpa Ijin (PETI) yang begitu massif terjadi di tanah Papua.

Masyarakat mengharapkan fungsi pengawasan yang diemban oleh Ina Elisabeth Kobak sebagai Anggota DPR RI harus dimaksimalkan dalam menyelesaikan persoalan penambangan tanpa ijin, karena sudah banyak kasus yang ditimbulkan dari aktifitas illegal oleh kepentingan tertentu. Permasalahan yang diangkat yaitu terkait pencemaran akibat mining illegal yang terjadi di Kali Daeram. Perlu diketahui Kali Daeram merupakan kali yang melewati lima kabupaten di wilayah Pegunungan Papua yaitu Boven Digoel, asmat, Mappi, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang.

Sebagai satu -satunya srikandi dari fraksi Partai Nasional Demokrat yang mengusung spirit restorasi, Ina Elisabeth Kobak melihat bahwa memang masyarakat Papua memiliki beragam permasalahan yang harus diselesaikan secara serius melalui komunikasi yang intens antar Komisi dan juga mendesak Pemerintah untuk melihat permasalahan yang ada di Papua sebagai sebuah permasalahan bangsa yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan secara tuntas. Kekayaan Alam yang ada di Papua harusnya menjadi rumah yang mensejahterakan orang Papua secara khusus dan Indonesia dalam konteks bernegara. Tantangan yang sangat besar ini menjadi sebuah bentuk panggilan sebagai putri asli kelahiran Papua yang sudah dipercayakan oleh Masyarakat Papua sebagai penjembatan suara rakyat Papua yang harus disuarakan kepada pemangku Kebijakan .

Ina berharap agar masyarakat harus memiliki kepedulian untuk bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemangku kebijakan sebagai sebuah bentuk konkrit penguatan pilar kebangsaan oleh elemen masyarakat, dan tentunya dengan tetap menjaga komunikasi yang baik antar lapisan masyarakat sehingga segala perkembangan yang baik ataupun sebaliknya bisa tetap dikritisi dan tersampaikan kepada pihak yang terkait demi kemajuan daerah.