Juli 29, 2021

Keluarga konflik bersenjata Nduga akan dapat PKH

kabarmandala.com — Pemerintah tengah menyiapkan skema bantuan berkelanjutan bagi penyintas Kabupaten Nduga sebagai perlindungan sosial jangka panjang. Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Harry Hikmat menjelaskan, skema bantuan berkelanjutan yang dimaksud adalah bantuan program keluarga harapan (PKH), bantuan beras sejahtera (Rastra) dan bantuan sosial lainnya. “Kita akan lakukan evaluasi siapa saja yang masuk kreteria dan akan mendapatkan bantuan tersebut,” jelas Harry di Wamena, dalam rilis Humas Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI , Selasa (30/7).

Harry menambahkan berdasarkan basis data terpadu dari pusat data kementerian sosial, terdapat sebanyak 1.720 jiwa Nduga yang akan menjadi calon penerima rastra. Mereka berada di distrik Kenyam. “Validasi akan dilakukan bulan Juli-Agustus. Kerena di Kabupaten Nduga belum ada pendamping maka pendamping PKH Wamena akan diterjunkan melakukan validasi. Jika dalam validasi ditemukan ada unsur PKH maka mereka juga akan mendapatkan PKH,” tambah Harry. Unsur KPM PKH yang dimaksud memenuhi kreteria ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia dan disabilitas berat.

Kementerian Sosial juga mencatat sebanyak 82.020 jiwa warga Nduga akan menjadi calon KPM PKH. Mereka akan mendapatkan PKH Akses dan PKH Adaptif. “PKH Akses karena daerah yang dijangkau sangat sulit. Sedangkan PKH Adaptif karena mereka menjadi korban bencana,” kata Harry. Seiring dengan validasi calon KPM, Kemensos juga akan melakukan rekrutmen pendamping PKH secara offline karena sulitnya wilayah. Harry Hikmat mencontohkan rekrutmen secara offline pernah dilakukan disejumlah daerah di Papua yang mempunyai wilayah sulit seperti Asmat.

“Kreteria SDM PKH di Kabupaten Nduga bisa kita turunkan yang tadinya Sarjana Sosial bisa menjadi SMA dan mereka bisa menjadi asisten pendamping. Idealnya satu pendamping bisa melayani 200-250 KPM. Untuk itu, jumlah SDM yang dibutuhkan di Kenyam sebanyak 8 orang,” jelas Harry. “Sebenarnya tahun 2017 di Kabupaten Nduga sudah ada 2 orang pendamping dan 5 orang Administrator Pengolah Data. Namun karena mereka tidak aktif maka data KPM tidak masuk di BDT. Nah, sekarang mereka akan kita aktifkan kembali dibantu pendamping dari Wamena untuk melakukan verifikasi,” imbuhnya.

Untuk melayani pencairan bantuan itu, Pemerintah sudah berkerjasama dengan Himpunan Bank Pemerintah atau Himbara. Harry menegaskan pihak bank yang akan melayani pencairan bansos di Kabupaten Nduga adalah BRI cabang Wamena karena di kabupatem tersebut belum ada bank. Penyaluran bantuan akan dilakukan secara cash oleh pihak BRI. “Penyaluran bansos PKH dan Rastra bisa dilakukan secara cash jika di sana tidak ada akses perbankan sama sekali. Ini sangat dimungkinkan dan ada payung hukumnya yaitu Perpres 63 tahun 2017 tentang bantuan sosial non tunai,” lanjut Harry.

Selain Kabupaten Nduga, pemerintah juga akan melakukan verifikasi terhadap calon KPM PKH di dua kabupaten lainnya yaitu Puncak di distrik Ilaga sebanyak 17.899 calon KPM dan Tambrauw, Propinsi Papua Barat sebanyak 3.063 calon KPM. “Berdasarkan BDT jumlah itu akan dilakukan verifikasi dan validasi. Dengan dilakukan verifikasi dan validasi itu maka seluruh kabupaten di propinsi Papua dan Papua Barat bisa terjangkau PKH,” kata Harry.

Verifikasi dan validasi terhadap tiga kabupaten tersebut dilakukan di masing-masing ibu kota kabupaten seperti di ibu kota kabupaten Tambrauw ada di Distrik Sausafor, Kota Ilaga di Kabupaten Puncak dan Distrik Kenyam di Kabupaten Nduga. Pencairan PKH di wilayah itu dapat dilakukan secara offline dengan menggunakan mesin adc offline milik BNI dan Mandiri. Sedangkan untuk BRI mereka akan menggunakan Vsat.