April 16, 2021

Kisah dibalik Polisi dan Tentara di Papua

kabarmandala.com — publik tahu bahwa polisi dan tentara hadir di Papua untuk melaksanakan fungsi keamanan nasional (Kamnas) atau national security (S) yang terdiri atas aspek defense – itu tugasnya tentara dan aspek security (s) atau kamtibmas – itu tugasnya polisi. Jika tugas ini berjalan baik maka tercipta keamanan insani, keamanan publik/masyarakat sampai pada keamanan bangsa dan negara. Apabila situasi di Papua menjadi aman dan kondusif, maka upaya memajukan kesejahteraan bersama, mencerdaskan kehidupan bersama melalui pendidikan dan pembangunan karakter akan dengan sendirinya berjalan lancar dan berhasil.

Namun demikian, semua orang tahu bahwa Tanah Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) ini, sejak tahun 1960-an sudah dikenal sebagai sebuah wilayah konflik dan kekerasan yang (hampir) tak berkesudahan. Dikhawatirkan, semua orang (tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, aliran politik, jenis kelamin dan profesi apapun ) yang menghuni Tanah Papua akan sama-sama tiba pada satu titik yang sama yakni titik kejenuhan! Rasa lelah, bosan dan putus asa!

Kejenuhan dapat memunculkan kreativitas baru menuju suatu kebaikan bersama, tetapi dapat juga sebaliknya yaitu orang menjadi emosi, kalap dan brutal yang melahirkan kekerasan demi kekerasan yang sangat mengerikan yang akhirnya mengorbankan jiwa-raga, harta benda serta alam raya!

Polisi dan Tentara di Papua

Masyarakat di Papua – sama seperti masyarakat di daerah lain – berharap agar polisi mampu mewujudkan rasa dan kondisi aman yang “tata tentram karta dan raharja”. Selain itu, masyarakat pun berharap pelayanan yang baik dan selalu lebih baik serta selalu lebih baik terus. Kadang, dalam memberikan pelayanan, polisi sendiri menyadari keterbatasan personil di lokasi pelayanan itu, namun masyarakat sendiri pun tidak mau mengerti kalau kendala itu dijadikan alasan ketidak mampuan polisi untuk menjalankan tugas pokoknya dengan baik.

Hal yang sama terjadi juga pada tentara. Mereka dituntut habis-habisan untuk melaksanakan tugas pembinaan teritorial (Binter) untuk mengayomi dan membina warga yang dilayaninya sehingga memiliki kasadaran keamanan lingkungan. Mereka harus dapat menghayati tugas dan kewajibannya, mahir berkomunikasi, dan piawai melakukan pendekatan kepada warga.

Binter adalah derivasi dari sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Fungsinya mengubah potensi menjadi kekuatan di bidang hankam, termasuk potensi sumber daya manusia (SDM) demi menghasilkan kesararan bela negara sebagai conditio sine qua non dalam Sishankamrata. (Kiki Syahnakri dalam “Teropong Prajurit TNI” Hal.228-229).

Tentara dan polisi di Papua sama-sama menyadari bahwa berperang dengan menggunakan kekuatan senjata atau hard power tidak lagi efisien, kuno alias “jadul” dan berisiko tinggi. Untuk “zaman now” – hari ini, penggunaan soft power melalui pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pendekatan dari Hati ke Hati, mengembangkan informasi positif, melestarikan tradisi dan budaya Papua jauh lebih bermanfaat dan diterima oleh seluruh rakyat Papua dimanapun mereka berada.

Kekuatan senjata hanya digunakan sebagai alternatif paling akhir manakala penggunaan soft power mengalami jalan buntu. Sebaliknya, membangun semangt bergotong royong, kekeluargaan, solidaritas, persaudaraan dan toleransi melalui karya-karya nyata dan praktis di tengah dan bersama rakyat akan dengan sendirinya menghentikan konflik dan kekerasan itu.

Namun, kenyatannya, jauh panggang dari api! Sepertinya, polisi dan tentara “jalan sendiri” sementara para penyelenggara pemerintahan yang adalah manusia yang seharusnya terlebih dulu memiliki kesadaran bela negara yang tinggi, terlihat bersikap masa bodoh sekaligus beranggapan bahwa persoalan keamanan di Papua merupakan urusannya polisi dan tentara yang bertugas di Papua. Polisi dan tentara adalah bagaikan “pemadam kebakaran” – diminta hadir jika telah terjadi kekerasan berskala besar. Dipanggil datang ke lokasi jika “air sudah di batang leher”.