Januari 17, 2021

Komponen Merah Putih Sepakat Deklarasikan Petisi Masyarakat Papua dan Aspirasi Masyarakat Papua

Kabarmandala.com –  Aksi unjuk rasa deklarasi Petisi Masyarakat Papua dan Aspirasi Masyarakat Papua yang diinisiasi oleh komponen merah putih demi kedamaian di tanah Papua digelar di Taman Imbi, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Rabu (13/01/2021).

Aksi unjuk rasa ini bertujuan agar masyarakat tidak terprovokasi dengan adanya agenda-agenda seperti misalnya petisi yang memuat penolakan terhadap diberlanjutkannya Otsus Papua yang tentunya dapat mengganggu keamanan di Papua.

Komponen merah puti terdiri dari DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, DPW Brigade 571, Pemuda Panca Marga, LGMP, BMP dan IKKBP, yang dikoordinir oleh koordinir oleh Albert Ali Kabiay (Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora) didampingi Nico Maury (Ketua Deparda Pemuda Panca Marga Provinsi Papua), Simone Ohhe (Ketua LGMP) dan Benyamin Tiris (Ketua umum IKKBP Papua).

Adapun isi dari pernyataan sikap dan aspirasi masyarakat Papua ini, adalah sebagai berikut :

1. Kami Masyarakat Papua menolak Petisi Rakyat Papua bentukkan KNPB yang tidak memilki dasar hukum, dan menolak setiap aksi yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia

2. Kami Masyarakat Papua menuntut Pemerintah Pusat agar melanjutkan Otonomi Khusus Papua dan otsus harus di evaluasi pelaksanaannya serta lakukan penegakkan hukum terhadap penyelewengan anggaran Otsus oleh aparatur pemerintah

3. Kami Masyarakat Papua menolak agenda Mogok Sipil Nasional (MSN) yang diusung oleh KNPB, karena akan menyengsarakan masyarakat Papua.

4. Kami Masyarakat Papua menuntut Pemerintah Papua dan Aparat Keamanan agar bersikap tegas untuk menghentikan dan menangkap orang-orang ingin merongrong kedaulatan wilayah NKRI.

5. Kami masyarakat Papua meminta kepada Pemerintah Pusat dan mendukung sepenuhnya Pemerintah untuk lebih intens dan lebih serius lagi dalam pemberantasan Korupsi di Papua.

6. Meminta kepada Pemerintah pusat untuk lebih tegas menindak pejabat dan elit – elit di Papua yang tidak setia kepada Negara dan Pancasila.

7. Meminta kepada Pemerintah pusat untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap transaksi keuangan elit – elit di Papua dan para kepala daerah di Papua yang sering melakukan transaksi keuangan dalam jumlah yang besar secara tunai.

8. Pemerintah Pusat harus terus mengawasi dan memberikan masukan kepada pemimpin – peminpin di Papua agar tidak mengunakan sistem nepotisme dan oligarki kesukuan, sebab sistem oligarki kesukuan sudah sangat masif dan terstruktur di Papua, baik itu di Birokrasi, Eksekutif, legislatif dan di Lembaga representatif orang asli Papua ( MRP).

Dalam kesempatan unjuk rasa tersebut, sebagai penanggungjawab kegiatan Benyamin Tiris selaku Ketua umum IKKBP Papua menyampaikan orasinya bahwa pemerintah Provinsi Papua untuk kedepannya harus dapat melihat dengan jeli kesejahteraan masyarakat Papua dan mengenai isu Papua merdeka yang dibawah oleh ULMWP itu tidak benar.

“Yang kami tuntut adalah kesejahteraan, Pendidikan dan kesehatan yang saya pikir beberapa hal penting tersebut sudah sangat bagus penerapannya di Papua dan yang kami tuntut itu adalah masalah keuangan di Papua itu semua disimpan dimana?” tambahnya.

Setelah pembacaan orasi, aksi unjuk rasa dilanjutkan dengan kegiatan pembacaan do’a dan bergerak dari Taman Imbi menuju Tugu Marthen Indey untuk mengibaran bendera merah putih.