Desember 5, 2020

KPK akan lakukan pemantauan terhadap pencegahan korupsi di Papua Barat

kabarmandala.com —  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memantau perkembangan atas gerakan pemberantasan korupsi di wilayah Provinsi Papua Barat. Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Papua Barat, Musa Kamudi di Manokwari, Senin menjelaskan Tim Pencegahan Korupsi KPK akan kembali berkunjung ke Papua Barat untuk melakukan monitoring serta evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di provinsi ini.

Menindaklanjuti rencana tersebut Pemprov Papua Barat pada Senin (3/1) telah menggelar pertemuan yang menghadirkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah. “Intinya KPK ingin mengecek progres kita di Papua Barat terkait langkah-langkah yang sudah kita lakukan dalam rencana aksi pencegahan korupsi. Pertemuan tadi fokus pada evaluasi capaian kita,” ucap Musa.

Beberapa hal yang akan dievaluasi KPK, sebut Musa, terkait penertiban aset pemerintah daerah, optimalisasi dan realisasi pendapatan daerah serta penerapan kebijakan e-governmant. “Termasuk monitoring dan evaluasi terhadap data terpadu kesejahteraan sosial juga unsur dalam pembayaran tunjangan penambahan penghasilan atau TPP,” ujar Musa lagi.

Menyangkut aset, pemerintah daerah selama ini sudah berupaya bekerja keras untuk menarik kendaraan dinas terutama roda empat yang dikuasai tidak sesuai aturan. Sesuai petunjuk KPK Pemda pun sudah memberikan surat kuasa khusus kepada Kejaksaan untuk menempuh proses hukum.

Pejabat atau pihak-pihak yang enggan mengembalikan kendaraan akan berurusan dengan Kejaksaan. Ia mengakui, Pemprov Papua Barat saat ini masih mengalami kendala dalam penertiban aset baik kendaraan maupun rumah dinas, begitu pun pemerintah kabupaten dan kota. Sedangkan menyangkut realisasi pendapatan dan retribusi, lanjut Kamudi, sesuai hasil pertemuan bersama pada tahun lalu, KPK melihat ada sumber penerimaan yang belum dioptimalkan.

“Untuk program bantuan sosial. KPK mengingatkan agar bantuan yang disalurkan pemerintah daerah tepat sasaran. Penyaluran bantuan harus berbasis pada data dan tahun lalu kita sudah didorong agar memiliki data terpadu, sehingga mempermudah penyaluran bantuan yang dilakukan pusat hingga daerah,” ucap Musa menambahkan.