Oktober 25, 2020

KPU Waropen Hentikan Tahapan Pilkada karena terkendala masalah dana

kabarmandala.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Waropen menunda pelaksaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Penundaan lantaran dana hibah tahap satu oleh pemerintah Kabupaten Waropen sebesar Rp11 miliar belum cair.

Ketua KPU Waropen Alexsander Wopari mengatakan tak adanya uang membuat sejumlah agenda seperti pelantikan PPD atau PPK untuk 11 distrik dan beberapa tahapan lainnya tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

“Sesuai dengan NPHD yang disepakati sebesar Rp30 miliar, namun baru direalisasi sebesar Rp1 miliar pada 29 Oktober 2019 lalu, dan hingga kini belum ada pencairan tahap pertama,” kata Wopari melalui sambungan telepon, Jumat, 28 Februari 2020.

Wopari mengatakan, penandatanganan NPHD sesuai dengan kesepakatan ada tiga tahap pencairan dana. Tahap pertama dicairkan 40 persen dari total dana NPHD yang disepakati atau sebesar Rp12 miliar dari total dana Rp30 miliar.

“Tahapan yang tertunda di antaranya tes tertulis bagi calon anggota PPS, rekrutmen PPS di 100 kampung, serta verifikasi berkas calon perseorangan,” ujarnya. Sementara pencairan dana tahap kedua, dikatakan, sesuai dengan surat dari Pemkab Waropen yang diterimanya menjelaskan bahwa APBD Kabupaten waropen belum ditetapkan.

“(Penundaan) ini akan berpengaruh pada tahapan-tahapan kedepannya. Tetapi jika anggaran sudah ada, (KPU) komitmen untuk mengatur agar tahapan tetap jalan seusai denggan mekanisme yang ada,” ujarnya.