Oktober 23, 2020

Kuasa Hukum Anggap Bazoka Logo merasa Dikriminalisasi atas vonis 1 tahun penjara

kabarmandala.com — Kepala Biro Politik United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Bazoka Logo, resmi divonis 1 tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani sejak ditangkap. Putusan tersebut dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, 9 Januari 2020 di Pengadilan Negeri Jayapura. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Surat tuntutannya menyebutkan terdakwa Bazoka Logo terbukti melanggar Pasal 266 KUHP atas tuduhan pemalsuan dokumen (pasport), dan mengancam Bazoka dengan pidana selama 3 Tahun penjara.

Namun Tim Kuasa Hukum Bazoka Logo telah menepis tuntutan JPU dalam agenda tuntutan pembelaan atau pledoi. Hal itu sesuai siaran pers yang dikirimkan melalui Surel oleh Tim Kuasa Hukum Bazoka Logo kepada Nabire.Net, Selasa (14/01). Berdasarkan penemuan bukti-bukti hukum yang disampaikan Kuasa Hukum Bazoka, petugas Imigrasi telah terbukti melakukan pemalsuan surat Pasport RI untuk untuk Bazoka Logo.

Sehingga Tim Kuasa Hukum Bazoka Logo menegaskan bahwa terlihat sangat jelas bahwa ada indikator kuat yang muncul dimana ada upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh Kepolisian Indonesia bersama kantor Imigrasi di Jayapura terhadap Bazoka Logo. Tidak hanya itu, upaya kriminalisasi dengan target pemimpin ULMWP dan organisasi ULMWP sudah terbaca dan terlihat dari awal proses penangkapan Bazoka Logo, maupun juga aktivis serta pemimpin ULMWP lainnya seperti Buchtar Tabuni yang sedang menjalani proses di Kalimantan Timur.

Seperti diketahui, Bazoka Logo ditangkap saat mengkoordinir aksi demonstrasi damai (15/08) dalam rangka menolak New York Agreement 1962 dan mendukung pertemuan Pasifik Island Forum (PIF) yang berlangsung di Tuvalu pada 15 Agustus 2019. Dalam aksi damai itu, Bazoka sebagai penanggung jawab dipanggil untuk memberikan keterangan tentang aksi, namun pada perkembangannya Polisi dan dengan adanya bukti bukti kuat menetapkan Bazoka Logo sebagai Tersangka dalam Kasus Tindak Pidana sebagaimana diatur pada pasal 266 KUHP.