Oktober 25, 2020

Mahfud Tegaskan Tak Ada Penambahan Pasukan di Papua

kabarmandala.com — Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, meski keadaan di beberapa wilayah Papua memanas tak membuat pemerintah memutuskan akan menambah pasukan keamanan. “Enggak, tadi rapat enggak. Menyatakan cukup,” kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Selasa (10/3).

Hal itu dia sampaikan usai rapat koordinasi terkait Papua yang dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. Kemudian, ada Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Asintel Panglima TNI Mayor Jenderal TNI Andjar Wiratma, serta lembaga dan kementerian lainnya.

Dia menuturkan, dalam rapat tadi, adalah bagaimana menyelesaikan masalah Papua dengan pendekatan kesejahteraan. Dirinya menegaskan, pihaknya juga sudah menyelesaikan pembaharuan Inpres. Diketahui, Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, telah habis 2019.

“Pemerintah sudah selesai merampungkan draf Inpres Nomor 9 yang sudah habis masa berlakunya. Ditambah penekanan pada pendekatan kesejahteraan,” ungkap Mahfud. Dia menjelaskan, bahwa Inpres itu akan dipimpin oleh Bappenas. Meskipun saat menjalankan menggunakan anggaran masing-masing, tapi semuanya harus menjadi kesatuan.

“Misalnya departemen perhubungan di situ membangun pelabuhan. Nah, departemen PUPR-nya jangan jauh-jauh dari situ kalau mau membangun jalan infrastrukturnya, kemudian departemen perdagangannya di situ kalau mau membangun, misalnya kompleks perdagangan atau apa, sehingga nanti akan terlihat wujudnya sebagai satu kesatuan enggak sendiri-sendiri, tidak milih lokasi sendiri-sendiri,” jelas Mahfud.

Sementara itu, soal kondisi Tembagapura, menurutnya sudah bisa diselesaikan. “Ya enggak apa-apa. Biar diselesaikan di sana. Kan ada protapnya di sana,” kata Mahfud. Bahkan juga, untuk berbagai ajang seperti PON dan Pilkada, juga sudah dibicarakan. “Menjamin keamanan PON. Menjamin keamanan Pilkada. Dan seterusnya, sudah,” pungkasnya.