Oktober 21, 2020

Masyarakat meminta Pembangunan Jalan dari Masyarakat Distrik Demta Diserahkan ke Kementerian PUPR

kabarmandala.com — Salah satu aspirasi masyarakat Distrik Demta, Kabupaten Jayapura yang tertuang dalam dokumen Musyawara Rencana Pembangunan (Musrenbang) adalah pembangunan akses jalan yang selama ini terkesan dibiarkan begitu saja. Rencananya, dokumen Musrenbang itu dalam waktu dekat akan diserahkan langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura kepada Kementerian PUPR-RI di Jakarta.

“Jalan itu masuk dalam kewenangan provinsi. Tapi tak menutup kemungkinan dokumen tentang jalan itu akan kami bawa ke Kementerian PUPR-RI agar nantinya tanggapan serius melalui provinsi itu seperti apa. Sebab jalan itu sudah lama tak diperhatikan,” terang Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura, Piet Hariyanto Soyan, Selasa, 25 Februari 2020.

Menurut Piet, akses jalan sejauh 30 kilometer yang rusak di Distrik Demta sudah berlangsung selama kurang lebih 30 tahun, padahal jalan itu merupakan jalan satu-satunya untuk menuju ke kota dan ke kampung-kampung. Sebelumnya di tahun 2017, kendala itu sudah mendapat perhatian dari Sekda Provinsi Papua yang mengarahkan agar dokumen aspirasi dari masyarakat dapat disampaikan kepada Gubernur Provinsi Papua melalui Bupati Jayapura.

“Tapi sampai saat ini belum ada tanggapan. Jadi kami akan coba buat surat lagi. Lalu melalui Musrenbang saya dan teman-teman dari Komisi B dan Komisi A nanti sama-sama masukan itu sebagai prioritas untuk kami bawa ke Musrenbang provinsi,” ujar Piet.

Piet juga mengatakan, masalah akses jalan sudah harus mendapat perhatian khusus, karena selain memperlambat pembangunan di Distrik Demta, kendala itu sangat berdampak pada masyarakat. Misalnya saja, kata Piet, yakni perekonomian dari masyarakat yang mengandalkan hasil kebun untuk kehidupan sehari-hari sampai kematian pasien karena mengalami keterlambatan saat dirujuk ke RSUD.

“Contoh saja, pedagang buah mangga yang harus merugi karena banyak buang mangga yang hancur akibat jalan rusak dan juga ada beberapa pasien yang terlambat mendapat perawatan di RSUD, sehingga meninggal dunia di dalam perjalanan. Jadi akses jalan harus menjadi prioritas,” jelas Piet.