Desember 5, 2020

Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan polisi setempat untuk mendukung pengamanan pesta demokrasi.

Kabarmandala.com – “Saya terus mengingatkan melalui Karo Ops Polda Papua untuk meminta para kapolres agar segera merealisasikan NPHD pengamanan pilkada itu. Apakah kami perlu menambah perkuatan personel ke daerah yang akan menyelenggarakan pilkada, itu semua membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Undang-Undang mengatur bahwa untuk pengamanan pilkada semuanya dibiayai oleh pemerintah daerah,” kata dia.

Terdapat 11 kabupaten di Provinsi Papua yang akan menyelenggarakan pilkada serentak pada 2020 yaitu Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Merauke, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yahukimo.

Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpauw, mengharapkan agar tujuh dari 11 kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada serentak 2020 segera menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan polisi setempat untuk mendukung pengamanan pesta demokrasi itu.

Dihubungi dari Timika, Minggu, Waterpauw mengatakan, sesuai hasil evaluasi jajarannya, dari 11 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada serentak 2020, baru empat kabupaten yang telah menandatangani NPHD dengan pihak kepolisian. Sementara tujuh kabupaten lainnya hingga kini belum merealisasikan hal itu.

“Kami berharap rekan-rekan dari pemerintah daerah segera membuat itu karena hal ini ada hubungan dengan koordinasi, sinergitas termasuk pengamanan pilkada di masing-masing daerah itu,” kata dia.

Berdasarkan laporan dari para Kapolres pada setiap kabupaten penyelenggara pilkada serentak 2020 itu, diketahui jajaran kepolisian setempat telah menyiapkan materi rancangan pengamanan pilkada.

Hanya saja, hingga kini materi rancangan pengamanan pilkada itu belum juga diserahkan ke pimpinan daerah masing-masing karena berbagai alasan.

Polda Papua, katanya, telah memetahkan potensi dan ancaman selama penyelenggaraan pilkada serentak 2020 di 11 kabupaten di Papua.

Beberapa kabupaten yang menyelenggarakan hajatan pesta demokrasi langsung itu situasi kamtibmasnya dinilai cukup rawan dari gangguan keamanan termasuk kelompok sipl bersenjata.

“Dengan adanya berbagai ancaman sesuai laporan intelijen, ada beberapa titik cukup rawan sehingga memerlukan perkuatan dari Polda. Itu semua perlu ongkos, termasuk dalam hal supervisi dari satuan atas. Sebab apapun yang dilakukan oleh jajaran tingkat bawah perlu pengendalian, diawasi dan dievaluasi,” kata jenderal polisi bintang dua itu.