Oktober 28, 2020

Mengenai pembentukan partai lokal, akan membuka peluang OPM untuk bikin partai

kabarmandala.com — Instrumen politik lokal di Papua dan Papua Barat tinggal menyisakan satu ganjalan. Yakni, tafsir UU Otonomi Khusus Papua yang masih belum mengakomodasi pembentukan partai lokal. Gugatan atas tafsir tersebut kini sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK). Bila dikabulkan, bakal menjadi perkembangan yang progresif bagi Papua dan Papua Barat.

Pada intinya, pemohon meminta MK menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan partai politik yang bisa dibentuk oleh penduduk Papua adalah parpol lokal. Gugatan itu diajukan oleh Ketua Umum dan Sekjen partai lokal Papua, yakni Partai Papua Bersatu. Partai tersebut sudah eksis, namun tidak bisa berbuat apapun karena tafsiran UU Otsus Papua belum mengizinkan adanya parpol lokal.

Salah satu manfaat dibukanya keran pembentukan parpol di Papua adalah terakomodasinya kepentingan masyarakat lokal. Bahkan para pemberontak sekalipun. ”OPM-OPM (Organisasi Papua Merdeka) itu sebaiknya bertransformasi menjadi partai politik,” terang pakar otonomi daerah Prof Djohermansyah Djohan setelah memberikan keterangan di MK, Selasa (17/12).

Dalam arti, mereka turun dari gunung dan meletakkan senjata. Kemudian membentuk partai politik yang anggotanya eks OPM. Hal seperti itu juga pernah terjadi di Aceh. Pada awal pembentukannya, Partai Aceh beranggotakan eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM). ”Jadi mereka tidak lagi berjuang di hutan, nembaki rakyat, tentara, brimob. Ayo kita masuk ke pentas demokrasi,’’ lanjutnya. Mereka bisa memperjuangkan kepentingan warga yang diwakilinya melalui jalur politik.

Dalam sidang kemarin, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu menyebut bahwa ganjalanya tinggal tafsir UU. ’’Pengaturan (parpol lokal) cukup menggunakan perdasus,’’ lanjutnya. Artinya, yang membuat adalah pemda. Perdasus adalah turunan dari UU Otsus Papua. Hanya saja, perlu ada penegasan di UU bahwa yang dimaksud dapat membentuk parpol itu adalah parpol lokal.

Belajar dari pengalaman Aceh, konflik bisa diatasi ketika pihak-pihak yang berkepentingan diberi akses politik. Cara tersebut sukses diterapkan di Aceh, bahkan menjadi rujukan negara-negara lain. Bukan tidak mungkin, di Papua juga akan berhasil bila pihak-pihak yang selama ini merasa aspirasinya diabaikan diberikan akses politik.

Menurut perhitungan Djohan, bila MK sepakat dan mengabulkan permohonan pihak pemohon, maka partai lokal Papua bisa langsung maju ke KPU untuk diverifikasi. Sehingga bisa ikut serta dalam pilkada serentak 2020, meski hanya sebagai partai pendukung. Karena mereka belum memiliki kursi di DPRD Papua maupun Papua Barat.