kabarmandala.com — Sebuah buku berjudul ‘Kekerasan Tak Berujung di Nduga’ hasil investigasi tim panitia khusus (Pansus) HAM Majelis Rakyat Papua (MRP) diseminarkan, di salah satu hotel di Jayapura, Senin (9/12/2019) Buku setebal 170 halaman dengan 7 Bab ini, dalam Bab terakhirnya memuat sejumlah rekomendasi Pansus HAM MRP, serta daftar nama pengungsi Nduga akibat konflik kekerasan antara aparat dengan kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya,
Menariknya dalam buku tersebut memuat secara lengkap kronologi konflik Nduga yang berkepanjangan hingga saat ini. Di awali adanya keinginan kelompok TPN-PB OPM pimpinan Egianus Kogoya merayakan 1 Desember yang dianggap sebagai hari kemerdekaan Papua.
Untuk menghormati ‘hari sakral’ 1 Desember tersebut, Egianus Kogoya mengirim surat ke presiden RI dan pihak PT. Istaka Karya yang sedang mengerjakan proyek jembatan saat itu. Surat itu ditujukan ke Jhony Arung selaku Site Operation Manajer PT Istaka Karya isinya agar berhenti bekerja sebelum tanggal 1 Desember 2018 atau paling lambat tanggal 23 November.
Namun permintaan itu tak indahkan, sehingga terjadilah pembunuhan sejumlah pekerja PT. Istaka Karya oleh TPN-OPM tanggal 3 Desember 2018 di Yigi 1, tepatnya di Distrik Nduga. Semenjak peristiwa itulah menyebabkan konflik kekerasan Nduga yang melibatkan TNI dengan kelompok TPN-OPM terus berkepanjangan, sampai saat ini akibatnya rakyat Nduga jadi korban.
Ketua MRP Timotius Murib mengatakan, menyikapi konflik kekerasan di Nduga, MRP telah membentuk Pansus HAM untuk menginvestigasi kondisi warga Nduga yang mengungsi akibat konflik bersenjata antara aparat keamanan dengan kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya. Untuk itu lanjutnya, Pansus HAM MRP telah mengunjungi warga Nduga yang sedang mengungsi ke sejumlah daerah seperti di Yalimo, Wamena, Lanny Jaya dan Kuyawage.
Dari hasil investigasi itulah yang ditungkan dalam buku ‘Kekerasan tak Berujung di Nduga,” lalu diseminarkan bersama berbagai stakeholder, diantaranya pemerintah, Komnas HAM, Mahasiswa,, Tokoh masyarakat, tokoh agama, guna mendapatkan masukan-masukan yang berarti untuk menemukan solusi penyelesaian nantinya.
Pihak MRP berharap seminar ini akan menghasilkan sejumklah saran dan pendapat pimpinan organisasi dan lembaga di Papua maupun Indonesia, agar ada suatu kesimpunan penyelesaian konflik dengan jalan damai. “Penyelesaian konflik tidak hanya dari sipil saja untuk itu kami juga akan mengundang pihak TNI/Polri untuk bisa memberikan masukan, sebab merekalah yang punya peran penting untuk menyelesaikan konflik seperti ini,”katanya kepada wartawan di Jayapura, kemarin.
Kata Murib, setelah ini MRP juga akan menerbitkan satu buku lagi setelah menertima saran dan masukan dari berbagai pihak. Dikatakan konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata di Nduga membuat separuh populasi warga di empat distrik mengungsi, dimana MRP memperkirakan jumlah pengunsgi Nduga itu mencapai 400 ribu jiwa, hanya itu jumlahnya tidak pasti.
“ Sebenarnya Pansus sudah konfirmasi data yang pasti, tetapi mereka tidak memberikan data pasti soal jumlah penduduk yang mengungsi, tetapi mereka sampaikan hampir sebagian besar penduduk pergi karena ketakutan,”katanya, Ditambahkan, MRP rtidak hanya melihat konflik di Nduga, tetapi juga menyoal konflik di beberapa wilayah, yang dalam beberapa tahun terakhir ini terus terjadi, seperti di Ilaga, Timika, Puncak Jaya dan Lanny Jaya.
More Stories
Kegiatan Penyampaian Aspirasi Mahasiswa Yang Berujung Anarkis Dan Ditunggangi Organisasi Ilegal Di Papua
Dibalik Polemik Revisi Undang-Undang Otsus Papua
Optimisme Generasi Millenial Papua harus Wujudkan Masa Depan Papua