April 12, 2021

Otonomi Khusus Papua akan berakhir Satu Tahun Lagi

kabarmandala.com — Tahun ini, Indonesia akan kembali menggelar Pilkada Serentak 2020. Nehemia mengatakan Papua Barat belum ada pemilihan gubernur lantaran masa jabatan gubernur baru akan berakhir pada tahun 2022 mendatang. “Apakah itu (Pilkada Gubernur) 2022 atau 2024 belum tahu juga. Karena, belum ada regulasi juga kan,” ungkap Wakil Ketua I DPC PDIP Bidang Organisasi Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Nehemmia Isir.

Regulasi yang dimaksud Nehemia terkait Otonomi Khusus (Otsus) Papua. “Otsus Papua tinggal satu tahun. Tahun 2021 sudah berakhir. Ya, jadi kami masih menunggu,” ujar dia. Sedangkan untuk Pilkada 2020 untuk kabupaten dikatannya Papua Barat memiliki beberapa wilayah akan menggelar pemilihan bupati.

“Di Papua Barat ada sembilan kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada tahun ini. Dan banyak kader kader kami mencalonkan diri. Kalau di Maybrat, belum (Pilkada, red),” kata Nehemia. Saat ditanyai koalisi terbesar PDIP di Provinsi Papua Barat, Nehemia menyatakan tidak ada.

“Kami di Papua Barat, PDIP selalu mandiri. Kami kuat di semua kabupaten/kota sekarang. Caleg caleg kami di kabupaten/kota sudah ada, contoh di Kabupaten Manokwari, bupatinya dia adalah kadernya PDIP. Kabupaten Sorong Selatan itu juga petahana, Kabupaten Sorong juga petahana, bupatinya, semua kader PDIP,” kata Nehemia.

Pemberlakuan Otonomi Khsusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Otonomi Papua) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Bunyinya adalah sebuah hasil kompromi politik antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik multidimensi yang berkepanjangan sejak tahun 1962. Itu dari juga berdasarkan dari data Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 disebutkan, Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat senilai Rp8,37 triliun. Itu terdiri dari Otsus Papua Barat Rp2,51 triliun dan Otsus Papua Rp5,861 triliun. Saat ini, sistem pemilihan kepala daerah di dua provinsi, Papua Barat dan Papua masih berlaku pemilihan umum (pemilu).