Oktober 22, 2020

Otsus di Papua belum tersalur Sampai Akar Rumput, Rakyat Papua masih Tetap Miskin

kabarmandala.com — Pengamat Sosial di Papua, Marinus Yaung berpendapat Otonomi Khusus (Otsus) belum berhasil menyelesaikan persoalan kemiskinan di Papua. Hal ini dikarenakan implementasi Otsus tidak sampai ke grassroot (akar rumput).

“Banyak parameter untuk mengukur keberhasilan Otsus, Tapi menurut kaca mata saya, karena masyarakat Papua belum merasa sejahtera, makanya banyak aksi protes menolak dan melawan kebijakan Pusat,” kata Marinus Yaung saat dihubungi dari Jayapura, Rabu (15/1).

Seharusnya, Otsus Papua bisa membebaskan biaya sekolah Orang Asli Papua (OAP) mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) termasuk gratis dalam pelayanan kesehatan. “Pemerintah Daerah bisa mengklaim Otsus itu berhasil, tapi diukur dari mana. Kalau hanya di atas meja kerja saja percuma, sebab ada banyak keluhan di tengah masyarakat Papua,” ujarnya.

Menurut Marinus, program Otsus tidak lagi diperuntukan bagi masyarakat Papua. Meskipun Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. “Ada Musrenbang, tapi apa yang diusulkan dari kampung-kampung hingga ke Kabupaten/Kota dan Provinsi tak muncul. Jadi program yang diluncurkan Pemda itu bukan lagi dari masyarakat, ini ada permainan elit dan pejabat di birokrasi Pemerintah Papua,” katanya.

Marinus pun menilai masalah utama Otsus terletak pada pejabat Pemerintahan di Papua. Misalnya, jabatan Pemerintah tak diduduki oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. “Pejabat eselon III dan IV ini sumber kekacauan kebijakan Otsus, sumber menguapnya dana Otsus. Pengawasan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota juga masih lemah. Mereka hanya sebatas di ruangan, tapi tidak melakukan monitoring dan evaluasi langsung,” tutur Marinus.

Sekadar diketahui, sekitar 900.000 lebih warga Papua masih hidup di garis kemiskinan hingga 2020. Padahal Pemerintah Pusat telah mengucurkan Rp67 triliun dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua sejak 2001. Badan Pusat Statistik (BPS) Papua menyebut kondisi kesejahteraan masyarakat Papua kian membaik dalam kurun waktu 19 tahun terakhir. Persentase penduduk miskin pada periode tersebut menurun secara signifikan hingga mencapai 27,32 persen pon.