Desember 2, 2020

Pansus Papua DPD RI Tatap Muka Bersama Gubernur dan Forkompinda Papua Barat

kabarmandala.com — Panitia Khusus (Pansus) Papua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan tatap muka bersama Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan jajaran Forkopimda guna membahas berbagai persoalan. Tatap muka berlangsung di kantor gubernur Arfai, kabupaten Manokwari, Kamis (20/2). Sebelum diskusi tersebut, Dominggus memaparkan tentang kondisi kabupaten Manokwari dan Papua Barat pada umumnya.

“Untuk diketahui oleh tim Pansus Papua DPD RI bahwa Manokwari sebagai tanah peradaban orang Papua, karena sejarah masuknya Injil di tanah Papua, pertama kali dimulai dari pulau Mansinam” kata Dominggus. Oleh karena itu, Gubernur menyampaikan bahwa membangun Papua harus mulai dari Pulau Mansinam. Selain itu, lanjut Gubernur, yang perlu di apresiasi adalah tentang survei akumulasi kerukunan umat beragama, dimana Papua Barat masuk rangking 1 di seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

“Belajar kerukunan antar umat di Indonesia bukan saja mulai dari Jakarta, tetapi dimulai dari Papua Barat, sebab kerukunan sangat indah sehingga menjadi yang terbaik di Indonesia sesuai hasil survei antar umat seluruh Indonesia” ungkap Dominggus. Gubernur juga mengemukakan tentang perangkat pemerintahan Papua Barat yang sudah terbentuk seperti Kodam XVIII Kasuari Papua Barat, Polda Papua Barat, Kejaksaan Tinggi Papua Barat, dan perangkat pemerintah daerah lainnya.

“Pemerintah Papua Barat, sementara membangun semua akses infrastruktur dari dan ke daerah terpencil di Papua Barat, meskipun banyak kendalanya, namun dibangun secara bertahap sesuai kebutuhan anggaran,” paparnya. Untuk itulah melalui pertemuan, kata Gubernur, ada harapan untuk membantu persoalan Papua. Tujuannya pansus Papua mendorong apa yang kurang di Papua Barat untuk diperjuangkan ke pemerintah Pusat

Persoalan Keamanan

Sementara itu, Ketua Pansus Papua DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH.,M.Hum memaparkan terkait persoalan keamanan di tanah Papua pasca pecahnya konflik yang ditimbulkan akibat isu rasisme di Surabaya, Jawa Timur, Agustus 2019 lalu.

“Kaitan dengan semua itu, maka agenda Pansus Papua ke pemprov Papua Barat, untuk menggunakan kewenangan mencari solusi bersama pemerintah, masyarakat, dan stack holder lainnya untuk selesaikan masalah Papua yang masih berkepanjangan,” paparnya.

Filep menjelaskan, sebanyak 15 Pansus yang sudah pernah dibentuk sebelumnya, tetapi belum bisa menyelesaikan masalah Papua masa lalu dan sekarang. “Maka kehadiran kami bukan untuk mencari dan memperluas masalah lagi, namun kami hadir untuk mencari solusi,” tegasnya

Kata Filep, beberapa persoalan mendasar di tanah Papua membuat sejumlah aspirasi masyarakat Papua terus disampaikan kepada DPD RI, maka sesuai kesepakatan lembaga untuk membentuk Pansus Papua. Sebelum datang ke Papua Barat, Pansus Papua juga sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak di Provinsi Papua pada Desember lalu.

Kemudian pertemuan serupa juga sudah dilaksanakan di Jakarta bersama LiPi, LBHI, Kepala Badan Intelijen Negara, Mahkama Agung RI, Bareskrim Polri dan stack holder lainnya. “Besar harapan melalui pertemuan penting ini setidaknya menjadi bahan diskusi bagi Pansus Papua dalam merumuskan persoalan Papua, dan selanjutnya membicarakan langsung dengan Presiden Joko Widodo untuk solusi penyelesaian masalah Papua” janji Filep Wamafma.