Oktober 22, 2020

Pemekaran Provinsi Papua Tabi Ditargetkan Rampung 2020

kabarmandala.com — Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tabi ditargetkan rampung pada 2020. DOB ini terdiri dari lima daerah yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Keerom dan  Mamberamo Raya.

Hal ini disampaikan Ketua Forum Kepala Daerah Se-Tanah Tabi, Mathius Awoitauw saat ditemui sejumlah wartawan di Aston Jayapura, Selasa, (17/9). Mathius Awoitauw yang juga menjabat Bupati Jayapura ini memastikan, Presiden Joko Widodo sudah merespon baik pemekaran DOB Provinsi Tabi yang mereka perjuangkan sejak 2012 lalu.

“Mudah-mudahan tahun depan, jangan terlalu lama. Presiden sudah sampaiakan 2 atau 3 DOB di Papua, dengan catatatan harus ada susunan data dari bawah,” tuturnya. Mathius menegaskan, pemekaran Provinsi Tabi bukan diusulkan kelima kepala daerah kabupaten/kota, melainkan langsung dari masyarakat wilayah adat Tabi sejak 2012.

“Ini bukan secara kebetulan. Tim 61 itu yang kebetulan menyuarakan, namun karena Presiden Jokowi sudah menyiapkan, ya sudah oke 2 atau 3 DOB,” jelasnya. Disinggung soal dugaan tidak meratanya pembangungan di lima wilayah adat Tabi, Mathius enggan berkomentar.

Pihaknya masih menunggu hasil kajian akademis dari Univeritas Cenderawasih Jayapura. “Saya tidak mau komentar itu, yang jelas kami sudah menandatangani MoU dengan Uncen sejak Februari untuk percepatan pembangunan kawasan Tabi,” beber Mathius.

Kajian akademis itu dimaksud menjadi penentu layak tidaknya pemekaran DOB Provinsi Tabi.  Ia sebutkan, kajian akademis kawasan ini sudah memenuhi syarat. “Biarlah kajian akademis yang menentukan. Kalau orang ribut di luar, tetapi kajian tidak menuhi syarat, yah tidak  bisa. Kemarin hasil kajian sudah diserahkan, dan untuk kawasan Tabi sudah memenuhi syarat,” bebernya.

Menurut Mathius, wilayah adat Tabi selama ini berkontribusi besar bagi perkembangan Papua. Dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) wilayah Tabi berada pada angka 66, sementara Papua secara global di kisaran angka 50.

“Kalau misalnya Tabi menjadi provinsi sendiri, maka IPM Papua pasti turun. Kita harus bersaing, tidak bisa menjadi gerbong supaya orang melihat di Papua ada yang maju,” katanya. Sebelumnya, Walikota Jayapura Benhur Tomi Mano meyakini pemekaran DOB akan memberikan kesejahteraan langsung kepada masyarakat di wilayah terpencil.

“Pastinya memperpendek pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kesejahteraan serta pemerataan pembangunan di lima wilayah adat,” kata Mano. Pertimbangannya, sejumlah sarana pendukung yang berada di pusat Kota Jayapura menjadi salah satu bentuk kesiapan pemekaran. Misalnya, keberadaan pihak keamanan seperti Polda dan Kodam serta jajarannya,dan juga keberadaan sejumlah universitas.