November 1, 2020

Pemerintah lakukan evaluasi dana otsus Papua dan Papua Barat

kabarmandala.com — Undang-Undang 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua sudah berusia 20 tahun. Tahun depan UU tersebut sudah kadaluarsa. Sambil membahas keberlanjutan UU yang baru, pemerintah mengevaluasi penyaluran dana otsus untuk Papua dan Papua Barat (Pabar).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengomentari soal penyaluran dana otsus untuk dua provinsi paling timur wilayah Indonesia itu. ’’Dana otsus tetap diteruskan why not, kalau memang pemerintah pusat memiliki ruang fiskal mencukupi,’’ katanya di kantor Wakil Presiden kemarin (5/2).

Sebaliknya jika pemerintah tidak ada ruang fiskal untuk menyalurkan dana otsus, tentu akan dibahas opsi-opsi lainnya. Tito menegaskan pembahasan UU penerus UU Otsus pembahasannya bukan hanya di tingkat eksekutif saja. Tetapi jua di tingkat eksekutif daerah dan legislatif. Tito menuturkan pembahasan UU penerus UU Otsus sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2020.

Dalam pembahasan rancangan UU otsus Papua yang baru nanti, Tito mengatakan akan menjalankan mekanisme bottom up dan top down. Skema bottom up adalah dengan menyerap aspirasi dari warga Papua. Termasuk aspirasi seperti apa untuk pembangunan di sana.

Sementara itu sikap dari pemerintah pusat sudah jelas. ’’Yang paling utama tetap aspirasi kita tampung. Selama dalam kerangka NKRI,’’ katanya. Pada prinsipnya Tito mengatakan apapun ide untuk pembangunan Papua pasti akan ditampung dan dibahas dalam rancangan UU Otsus yang baru nanti.

Mantan Kapolri itu lantas menjelaskan bahwa RUU Otsus Papua yang bergulir di Papua masih dalam tahap pengkajian. Nantinya RUU Otsus Papua yang baru bisa jadi mengatur pemberian otonomi masalah ekonomi, perizinan, royalty, bagi hasil yang lebih besar, dan lainnya. Tito mengatakan usulan-usulan seperti itu bisa saja disampaikan dalam pembahasan rancangan undang-undang.

Revisi UU Otsus Papua masuk dalam prolegnas karena dinilai penting dan mendesak. Sebab kucuran dana otsus yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) APBN berakhir pada 2021 depan. Kemendagri menegaskan dana otsus menjadi bahan evaluasi. Pemerintah ingin melihat sejauh mana program dari dana otsus dan implementasinya bagi masyarakat setempat.

Tahun ini dana otsus Papua ditetapkan sebanyak Rp 8,4 triliun. Dana tersebut dipecah untuk Provinsi Papua Rp 5,8 triliun dan Papua Barat Rp 2,5 triliun. Selain itu masih ada dana tambahan untuk infrastruktur sebesar Rp 2,8 triliun untuk Provinsi Papua. Kemudian Provinsi Papua Barat mendapatkan jatah dana tambahan infrastruktur Rp 1,8 triliun.