Maret 7, 2021

Pemetaan wilayah adat meliputi tanah dan laut

kabarmandala.com — Upaya pemerintah daerah Kabupaten Jayapura melalui kebijakan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw SE,M.Si untuk mensejahterakan masyarakat adat selaku pemilik hak dan ulayat di atas wilayahnya rupanya tidak main-main.

Jika sebelumnya komitmen itu dibuat dengan melakukan pemetaan tanah adat di setiap wilayah kampung, pada tahapan berikutnya Bupati Mathius berkomitmen akan melakukan pemetaan terhadap wilayah laut. Lantas apa tujuannya, orang nomor satu di Kabupaten Jayapura itu punya alsan sendiri.

Menurutnya, pemetaan terhadap wilayah laut sangat penting. Karena itu merupakan bagian dari hak ulayat mayarakat adat. Karena pada dasarnya, laut sama halnya dengat tanah adat, yakni sama sama mempunyai pemiliknya. Ketika laut dipetakan kepemilikannya berdasarkan wilayah adat masing-masing maka dari situlah dimulainya pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat adat di kampung.

Dengan begitu, laut yang kaya akan sumber daya alam itu sepenuhnya bisa dikelola oleh masyarakat adat atau bisa dikerjasamakan dengan pihak lain yang tentunya dengan kesepakatan dan perhitungan yang saling menguntungkan. “Kalau ikan-ikan dari mana saja dia bisa lewat bebas, itu tidak apa-apa, tap kalau dia berhenti di wilayah kita ya kita bisa ambil,” ungkapnya dengan nada guyon.

Terkait itu lanjut dia, Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura akan bekerja sama dengan pihak TNI dan Polri untuk bagaimana memberikan support dan dukungan dalam menjaga batas-batas itu. “Kita juga berharap dari masyarakat adat, kepala kampung, kepala distrik untuk memberikan dukungan. Nanti negara akan membuat sertifikasi. Ini batasnya dengan siapa,”tuturnya.

Bupati Matius berkeinginan besar agar wilayah laut yang ada di sekitar wilayah masyarakat adat Kabupaten Jayapura itu di pergunakan semaksimal mungkin untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di kampung. Dengan adanya pemetaan wilayah laut berdasarkan kepemilikan wilayah adat, pengelolaan sumber daya alam laut bisa di manfaatkan oleh masyarakat adat. Begitu pula dengan tujuan dari pemetaan terhadap wilayah wilayah tanah adat yang ada di Kabupaten Jayapura.

“Macam di darat orang mau ambil kayu di tanah milik orang lain tanpa izin itu bisa diproses. Begitu juga dengan laut, nelayan kalau mau masuk tidak bisa sembarang sembarang. Harus bicara dulu dengan pemilik laut itu dalam hal ini masyarakat adat. Bisa bagi hasil kah, itu bisa diatur atau kita sendiri yang mengelola semuanya,” jelasnya.

Dengan demikian kata dia, ini ada kaitanya dengan sumber daya alam dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah. Sehingga dari situ pula pengelolaannya sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat adat itu sendiri.