Desember 3, 2020

Pendapatan daerah di Papua harus lebih dimaksimalkan

kabarmandala.com — BPK RI Perwakilan Papua menyebutkan sebagian besar Pemda di Papua masih minim dalam pengelolaan dan pendataan aset daerah. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Paula Henry Simatupang menyebutkan pengelolaan aset daerah selalu menjadi masalah di Papua sejak 2004. Setiap tahun BPK juga melakukan pemeriksaan dan memberikan opini kepada pemerintah daerah di beberapa wilayah di Papua.

“Walaupun sudah ada opini yang kami berikan, namun masalah aset daerah ini tetap tertinggi dari yang lainnya,” kata Paula, saat Media Workshop bersama Jurnalis di Kota Jayapura yang dilaksanakan pada Selasa 5 November 2019.

BPK RI Perwakilan Papua mengklaim masalah pengelolaan aset daerah tak pernah selesai, salah satunya karena lemahnya kompetensi SDM yang kurang memadai, adanya pergantian kepemimpinan daerah. “Harus ada orang yang mahir pada bidang pencatatan aset daerah. Sehingga, permasalahan soal aset daerah seperti diwariskan,” jelasnya.

Untuk itu, BPK merekomendasikan pengelolaan aset tetap, melakukan inventarisasi aset secara berkala, melakukan rekonsiliasi aset tetap antara bidang aset dengan OPD, lalu harus melakukan penertiban penguasaan aset tetap. Termasuk dalam

“Kami merekomendasikan agar melakukan perbaikan pencatatan dan penyajian aset tetap sesuai standar akuntansi pemerintahan,”jelasnya.

BPK RI Perwakilan Papua berharap dengan adanya media workshop bersama jurnalis di Kota Jayapura dapat membantu BPK dalam hal  pengawasan pengelolaan keuangan di wilayah Papua. “Kegiatan hari ini juga sebagai sarana informasi dalam pemahaman bersama untuk kerja-kerja pengawasan keuangan di Papua, yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Papua,” ujarnya.