Desember 2, 2020

Pengacara dan Artis Dr Pieter Ell Ditunjuk Sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum DPR Papua

kabarmandala.com — Pengacara dan artis Dr Pieter Ell dituntuk Ketua dan Wakil Ketua DPRP Papua sebagai kuasa hukum sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh anggota DPR Papua Mason Uti terkait Surat Keputusan Mendagri tentang pengangkatan pimpinan DPR Papua di PTUN Jakarta.

“Penunjukan Ketua dan Wakil Ketua DPRP pada tanggal 3 Maret 2020 telah sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum yang akan memberikan bantuan hukum dan mewakili kepentingan hukum DPR Papua selama proses persidangan perkara no 37/G/2020/PTUN jkt di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tgl 4 Maret 2020,”ujar DR Pieter Ell Rabu (4/3) pagi

Seperti diberitakan salah satu anggota DPR Papua, Nason Uti SE melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap empat pimpinan DPRP yaitu Jhony Banua Rouw, DR Yunus Wonda, Edoardus Kaize dan Yulianus Rumboirusy. Gugatan Nelson terhadap keputusan Mendagri terkait SK penetapan pimpinan DPR Papua. Gara-gara gugatan Nason, empat pimpinan diminta hadir memenuhi panggilan hakim guna dimintai keterangan dalam pemeriksaan persiapan.

Menurut Nason SK penetapan pimpinan definitif ini tidak berdasar mekanisme dan tahapan ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018. Tahapan yang semestinya harusnya menyelesaikan tata tertib lebih dulu namun dilompati.

“Jadi SK pimpinan kami anggap tidak berdasar mekanisme. Tatib belum selesai SK definitif sudah keluar dan kemudian melantik tanpa kami menerima salinan tatib,” beber Nason, Selasa (3/3) seperti dikutip dari Cenderawasih Pos.

Ia menganggap ada pelanggaran mekanisme yang dilakukan oleh Kemendagri. Lalu kedua Kemendagri dalam rujukan tatib sudah diamanatkan dalam Undang undang Nomor 23 dan perarutan pemerintah Nomor 12 tahun 2018 untuk mengikuti tata tertib sebelumnya atau jika ingin membentuk tatib DPR baru maka patut berdasar tatib sebelumnya. “Tatib sebelumnya adalah pimpinan DPR haruslah orang asli Papua dan ini juga yang dilanggar oleh Kemendagri. Semestinya Kemendagri memasilitasi tim tatib dan Parpol namun ini tak dilakukan,” jelasnya.