Desember 2, 2020

Permintaan MRP : Kajati Papua Barat harus dijabat OAP

kabarmandala.com — Pelantikan Wakajati PB dan perangkatnya langsung dilakukan oleh Kepala Kajati Papua Barat Yusuf, SH., MH di halaman kantor sementara Kejati Papua Barat di jalan Pahlawan Kabupaten Manokwari. Menanggapi kehadiran kantor Kejati Papua Barat dan perangkat pejabat utamanya, Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor mengatakan, kedepannya kepala kejaksaan tinggi Papua Barat harus diisi oleh orang asli Papua.

Menurut dia, kalau saat ini kepalanya bukan OAP, maka kedepannya harus ada OAP dari Papua Barat yang menjabat. Alasan itu ia sampaikan demi keberpihakan untuk jabatan tertentu dari institusi tersebut. “Kalau saat ini di Provinsi Papua kepala Kejati dijabat OAP, maka Papua Barat harus juga bisa,” ungkap Wonggor.

Wonggor mengatakan, sesuai diskusi bersama Kepala Kejati, sudah ada petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia agar Kejati Papua Barat akan diisi OAP, namun sampai saat ini belum bisa karena belum ada OAP yang memiliki status untuk diangkat sebagai kepala. Oleh karena itu, kedepannya harus ada OAP yang disiapkan, sehingga tahun mendatang Kejati Papua Barat harus dijabat OAP.

Ketua lembaga kultur Papua Barat Maxi Nelson Ahoren, juga berpendapat bahwa kedepan kepala Kejati PB harus dijabat OAP agar keberpihakan dan makna dari undang-undang Otsus berpihak kepada OAP. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan usai pelantikan Wakajati, ia mengatakan, kantor kejaksaan tinggi Papua Barat segera dibangun di kompleks perkantoran gubernur di Arfai.

Disana kata Gubernur Dominggus, lahan 2 hektar sudah disiapkan untuk membangun kantor Kejati Papua Barat. Disela-sela kesempatan itu, Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan turut berbangga karena kantor Kejati Papua Barat berada di Manokwari, maka secara otomatis ibu kota Provinsi Papua Barat sudah sangat lengkap dengan perangkat kerjanya.