Januari 18, 2021

Permintaan Pansus Papua DPD RI untuk bertemu ditolak oleh ULMWP

kabarmandala.com — Gerakan Persatuan Pembebasan untuk West Papua atau yang dikenal dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menolak bertemu dengan Panitia Khusus ( Pansus) Papua DPD RI yang secara khusus datang ke Papua untuk bertemu dan berdialog dengan KNPB dan ULMWP.

Dalam surat terbuka yang disampaikan kepada media ini, disebutkan, pihak ULMWP telah menerima surat perihal Kunjungan Panitia Khusus Papua tertanggal 20 November 2019. Bahwa mengenai rencana pertemuan dengan ULMWP juga telah mengetahui melalui publikasih media Cetak dan Elektronik. “ ULMWP setelah memperhatikan dan mempertimbang berbagai hal telah memutuskan untuk tidak bertemu secara langsung dengan Panitia Kerja Khusus Papua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, melainkan menyampaikan pesan melalui surat terbuka melalui Direktur Eksekutif ULMWP di West Papua, “ujar Direktur Eksekutif ULMWP di West Papua Markus Haluk.

Dikatakan, menanggapi Surat Panitia ini dalam kerangka mencari solusi atas konflik Politik Papua selama 56 Tahun (Mei 1963-2019). Selama dalam kurun waktu itu, orang-orang West Papua telah dikhianati oleh janji-janji palsu Indonesia. “ Indonesia menduduki tanah kami, membunuh ratusan ribu orang West Papua dan kemudian mengklaim bahwa West Papua aman dan damai. Kami tidak akan terkecoh dengan gerak-gerik yang ramah dan berjabat tangan sementara pada saat yang sama rakyat saya terus terbunuh, ditangkap dan dipenjarahkan di Nduga, Wamena, Jayapura, Ilaga, Timika, Deiyai dan semua tempat di West Papua,” ujarnya.

Dikatakan, ULMWP dengan Indonesia sejak 2015 sudah duduk mengelilingi meja di Melanesian Spearhead Group (MSG), forum regional Melanesia. “ Kami sudah mengangkat masalah West Papua dalam MSG dan forum internasional lainnya, tetapi hingga saat ini Pemerintahan tidak menunjukkan kemauan untuk benar-benar menyelesaikan akar penyebab konflik,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia juga dinilai belum menunjukkan keinginan yang tulus untuk terlibat menyelesaikan secara damai, namun sebaliknya bahwa satu-satunya tanggapan adalah penambahan pasukan TNI/Polri dan terus berlangsungnya teror dan intimidasi serta terjadinya korban pembunuhan, pengungsian, penangkapan, penahanan, pemindahan tahanan politik sewenang-wenang terhadap orang-orang West Papua. Pihaknya juga menilai bahwa Pemerintah Indonesia terus menyebarkan propaganda dan mengkriminalisasi gerakan organisasi ULMWP.

Oleh karena itu, Pihaknya kembali menegaskan 6 point yang telah disampaikan oleh Ketua Eksekutif ULMWP pada October 2019 kepada Presiden Joko Widodo, sebagai pertimbangan untuk bertemu dengan Presiden yakni, pertama, Permintaan lama rakyat Papua untuk Referendum tentang Penentuan Nasib Sendiri termasuk dalam agenda pertemuan; kedua, Pertemuan dilakukan melalui Mediasi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau negara pihak ketiga yang disepakati; Ketiga, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia diizinkan untuk mengunjungi West Papua sesuai dengan seruan yang dibuat oleh 18 negara Pasifik di Forum Kepulauan Pasifik ke-50 pada Agustus 2019; keempat, Segera ditarik semua tambahan 8.000 lebih personel militer dan polisi Indonesia yang dikerahkan sejak Agustus 2019; Kelima, Semua tahanan politik West Papua dibebaskan, termasuk Buchtar Tabuni, Bazoka Logo, Steven Itlay, Surya Anta, Agus Kossay, para Mahasiswa dan siswa yang telah ditangkap selama konflik melawan rasisme dan keenam,. Cabut semua pembatasan akses media internasional LSM, Pekerja Kemanusiaan, Akademisi, Anggota Parlemen, Pimpinanan Agama untuk mengunjungi West Papua.

Pemerintah Indonesia dinilai selalu mengabaikan kehendak rakyat West Papua. Pada tahun 1962, Belanda, Amerika Serikat dan PBB menyerahkan kami ke Indonesia tanpa berkonsultasi dengan satu pun orang West Papua. Pada tahun 1969, dijanjikan Referendum yang bebas dan adil, tetapi hak politik untuk Merdeka dan Berdaulat telah diambil paksa oleh Negara. “ Agar kita percaya bahwa ini telah berubah, Indonesia harus menunjukkan itikad baik dan menyetujui prasyarat kami. Keinginan kami untuk mencapai Referendum yang demokratis, untuk menegakkan hak kami untuk penentuan nasib sendiri, tidak pernah hilang,” terangnya dalam surat terbuka tersebut.