April 21, 2021

Perombakan Pimpinan BIN perlu dilakukan

kabarmandala.com —┬áPasangan sipil dan militer diharapkan pimpin BIN ke depan. Suhendra Hadikuntono diharapkan sebagai calon Kepala BIN, Mayjen Abdul Hafil Fuddin sebagai calon Wakil Kepala BIN. Pengamat Sosial Politik Rudi S Kamri mengatakan Suhendra dan Abdul Hafil bisa menjadi duet maut pimpinan BIN.

Suhendra adalah tokoh intelijen senior yang selama ini banyak mendapat dukungan tokoh masyarakat.Dukungan itu antara lain disampaikan Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al Haythar, Gubernur Jenderal Negara Republik Federal Papua Barat Markus Yenu, dan ratusan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) tingkat nasional.

Adapun Mayjen Abdul Hafil Fuddin adalah dosen Universitas Pertahanan (Unhan) yang pernah menjadi Panglima Daerah Militer (Pangdam) Iskandar Muda, Aceh. Pria kelahiran Banda Aceh tahun 1962 dan lulusan Akmil tahun 1985 ini sudah kenyang pengalaman dan malang melintang di berbagai penugasan, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk di bidang intelijen.

Rudi mengatakan perpaduan sosok sipil-militer, Suhendra-Abdul Hafil, ini diyakini akan menjadi duet maut pimpinan BIN yang belum diganti sejak Jokowi dilantik sebagai Presiden RI periode pertama, 2014-2019, hingga kini periode kedua, 2019-2024.

Rudi mengatakan banyak masukan bahwa kondisi BIN saat ini cukup lemah, antara lain ditandai dengan banyaknya kasus kebobolan seperti kurusuhan di Papua dan Papua Barat yang gagal diantisipasi, serta penusukan Wiranto saat menjabat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Tantangan intelijen di masa depan pun akan lebih kompleks, sehingga BIN perlu sosok profesional dan pendobrak, yang bisa berpikir out the box, sehingga mampu membuat BIN sebagai jendela, mata dan telinga Presiden sebagai bahan dalam membuat kebijakan dan keputusan.

“Di negara mana pun, yang pertama kali dibaca Presiden setelah bangun tidur adalah data intelijen. Sebab data intelijen itulah yang dijadikan dasar Presiden dalam mengambil keputusan. Makanya BIN jangan sampai salah dalam menyajikan data intelijen kepada Presiden. Bila data intelijen salah, maka keputusan dan kebijakan yang diambil Presiden pun akan salah,” jelas Rudi S Kamri yang pada 22 Februari lalu bersama Presiden Jokowi di Bireun, Aceh, menghadiri acara Kenduri Kebangsaan, di Jakarta, Sabtu (29/2/2020).