Oktober 29, 2020

Pilkada Keerom, Masyarakat Inginkan Anak Asli Keerom Maju Dalam Pertarungan Pilkada

kabarmandala.com — Dinamika politik menyongsong Pilkada 2020, di Kabupaten Keerom, sudah mulai terasa. Dan sebagai warga Keerom, mari kita sukseskan agenda negara, yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, September mendatang. Dengan memberikan kesempatan kepada anak asli keerom maju dalam pertarungan Pilkada.

“Aspirasi tokoh adat di Kabupaten Keerom, dimana mereka menginginkan agar anak asli Keerom saja, yang bertarung di Pilkada tahun ini. Ini sejalan dengan surat Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) kepada KPU RI,” kata salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Keerom, Kundrat Gusbager, kepada wartawan, Rabu (02/04/2020), di Jayapura, Papua.

Kendati pun, sebut Kundrat, asprirasi itu tidak diatur dalam Undang-undang Otsus Papua, dan hanya berlaku bagi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sedangkan pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota tidak berlaku.

“Perjuangan MRP dan MRPB harus didukung dan diapresiasi, karena bisa memberikan terobosan yang luar biasa, kendati bertentangan dengan aturan. Tetapi tujuan Otsus bagi Papua, sejatinya adalah menghargai kearifan lokal, dan konteks kedaheraan di Papua. Maka pimpinan partai politik harus melihat kontesk kedaheraan di Papua, dalam zona Otsus Papua ,” tegas Kundrat Gusbager.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Keerom itu berharap Presiden Jokowi bisa mendengarkan aspirasi tersebut sehingga bisa mengeluarkan Perpres atau Perpu untuk mengakomodir usulan atau saran agar pilkada tingkat kabupaten dan kota di Papua diprioritaskan anak asli Papua, terutama di Kabupaten Keerom.

“Rakyat inginkan anak asli Papua asal Keerom yang menjadi pemimpin mereka kedepannya, mereka inginkan anak muda yang energik, visioner dan mempunyai hati untuk bangun daerah,” katanya. Mengenai tiga anggota KPU Keerom yang di PAW karena masalah kode etik, Kundrat menilai hal itu sudah pasti akan berpengaruh pada tahapan pilkada, misalnya dalam mempersiapkan PPK dan PPS atau perangkat penyelenggara tiga bawah.

“Apalagi ada masalah virus corona dan pemerintah lewat penyelenggara di pusat dalam hal ini KPU atau Bawaslu sudah menunda atau mengundurkan tahapan pilkada. Tetapi hal ini sudah dipahami oleh masyarakat Keerom bahwa ada persoalan yang lebih besar, sehingga mereka dambakan bahwa pilkada tahun ini bisa lebih baik dan melahirkan pemimpin yang lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelumnya,” kata Kundrat.

Senada itu, Nahor Sibiar menilai apa yang disampaikan oleh rekannya Kundrat Gusbager itu yang sedang mengemuka ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Keerom. “Meski tidak tertulis dalam UU Otsus tapi semangatnya bahwa anak asli Keerom yang selayaknya maju dalam pertarungan pilkada dan ini berlaku disemua daerah di Papua,” katanya.

Namun, kata dia, ranah ini sebenarnya milik partai politik (parpol) di Papua, secara khusus di Keerom. “Mesti memahami bahwa rakyat Keerom itu menginginkan anak asli untuk memimpin daerah, semangat itu yang seharusnya dibaca oleh parpol. Sehingga dalam memperjuangkan rekomendasi kepada siapapun dalam tanda kutip harusnya kepada orang asli Keerom untuk menjaga hak kesulungan anak negeri,” katanya.

Ini, lanjut mantan Wakil Ketua DPRD Keerom, demi menjaga keutuhan NKRI di perbatasan negara serta demi Kebhinekaan, Pancasila dan UUD 1945. “Semangat empat pilar ini yang harus dipahami dan dimengerti. Berikanlah hak kesulungan itu kepada anak negeri untuk memimpin daerahnya, ini yang perlu didorong bersama, bahwa ada semangat Otsus untuk memacu pembangunan,” pungkasnya.