Mei 7, 2021

Proyek Infrastruktur di Papua Barat Terhambat karena Corona

kabarmandala.com — Program infrastruktur di Provinsi Papua Barat terhambat karena sebagian besar anggaran tersedot untuk penanggulangan virus korona atau covid-19. “Pemerintah pusat hingga daerah sedang fokus dalam penanganan covid-19. Makanya anggaran cukup banyak diarahkan untuk itu,” kata Asisten II Bidang Kesejahteraan dan Pembangunan Setda Papua Barat, Melkias Werinussa di Manokwari, Senin, 4 Mei 2020.

Selain aspek kesehatan dalam penanganan pandemi, pergeseran anggaran dari pusat hingga daerah juga difokuskan pada penanganan dampak sosial serta ekonomi akibat wabah yang muncul pertama kali di Wuhan, Tiongkok tersebut.

Ia mengutarakan cukup banyak anggaran infrastruktur yang dipotong hingga 50 persen. Tidak menutup kemungkinan pengusaha asli Papua di Papua Barat akan menerima dampak sebab kegiatan pengadaan barang dan jasa jauh berkurang dari tahun sebelumnya.

“Kondisinya memang seperti ini. Dana operasional di OPD pun saat ini sudah tidak ada, semua diarahkan untuk penanganan covid-19,” ungkap Melkias. Melkias menyebutkan bahwa, seluruh anggaran nasional diambil alih oleh pemerintah pusat. Untuk program infrastruktur di Papua Barat hanya yang sangat penting yang dilaksanakan pada 2020.

Menurutnya, seluruh kepala daerah diwajibkan melaksanakan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan terkait pencegahan dan penanganan covid-19. Sesuai instruksi pusat, setiap daerah wajib mengurangi minimal 50 persen kegiatan belanja modal, barang dan jasa.

“Kita diminta untuk merevisi target pendapatan dan belanja. Pengelolaan anggaran diambil alih oleh pemerintah pusat. Daerah yang tidak taat tidak akan mendapat transfer Dana Alokasi Umum (DAU),” ujarnya. Ia mengutarakan, 35 persen DAU untuk Papua Barat pada 2020 dipotong karena ada satu kabupaten yang tidak melaporkan realokasi dan refocusing anggarannya kepada pemerintah pusat.

“Dalam situasi seperti ini kita cuma berharap, perekonomian Papua Barat tetap terkendali. Barang tersedia dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ucapnya. Pemprov pun berharap, tidak ada pihaknya yang memainkan isu yang dapat menimbulkan kepanikan warga. Jika hal itu terjadi, ia khawatir kekacauan dapat terjadi di provinsi tersebut.

“Kita ingin stok barang tetap ada, meskipun harga naik tapi jangan terlampau tinggi dan jangan sampai kosong. Makanya jangan ada kepanikan yang kemudian mendorong warga untuk memborong barang-barang di pasar dengan alasan untuk stok di rumah,” tutupnya.