Oktober 24, 2020

Realisasi Dana Pengamanan Pilkada 2020, Pemprov Papua Desak 7 Kabupaten

Kabarmandala.com – Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa mendesak 7 kabupaten segera merealisasikan anggaran pengamanan pilkada, agar dapat dilakukan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran pengamanan.

Tujuh dari 11 kabupaten di Papua yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 belum menetapkan anggaran pengamanan Pilkada.

Ketujuh kabupaten itu adalah Kabupaten Keerom, Nabire, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Merauke, dan Waropen.
“Hal ini juga harus dipercepat, agar Pilkada tidak mengalami kendala dan pelaksanaannya dapat berjalan sesuai harapan,” kata Doren, Selasa (28/1).
Doren mengklaim harusnya seorang kepala daerah tak sulit untuk menyiapkan anggaran Pilkada. Apalagi hal itu sudah menjadi tugas utama seorang kepala daerah dalam upaya menyukseskan agenda nasional tersebut.
“Saya mantan cartaker bupati dan harusnya masalah ini tak menjadi beban dari kepala daerah itu. Terlebih tugas pokok utama kepala daerah adalah menyiapkan anggaran untuk mendukung pilkada itu sendiri,” jelasnya.
Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menyebutkan 7 kabupaten belum menandatangani NPHD untuk anggaran pengamanan.
Paulus menyebutkan penandatanganan NPHD pengamanan harusnya dipercepat, karena berkaitan dengan kekuatan keamanan dari Polda Papua. Tenggat waktu penandatangan paling lambat Januari 2020.
Sementara itu, 11 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada serentak adalah Kabupaten Waropen, Supiori, Merauke, Yalimo, Boven Digul, Asmat, Mamberamo Raya, Nabire, Keerom, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo.