Oktober 22, 2020

Rencana pemekaran wilayah Merauke belum ada langkah pasti

kabarmandala.com — Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan sinyal untuk pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) yang didalamnya termasuk pemekaran Kota Merauke sebagai salah satu syarat untuk terpenuhinya PPS tersebut, namun hingga sekarang ini belum ada langkah-langkah yang dilakukan baik oleh eksekutif maupun oleh legeslatif guna memekarkan Kabupaten Merauke.

Ketua Sementara DPRD Kabupaten Merauke Ir. Drs Benjamin Latumahina saat dihubungi media ini, Kamis (14/11) mengungkapkan bahwa untuk merespon sinyal positif yang diberikan oleh pemerintah pusat terkait dengan pemekaran PPS tersebut terlebih dahulu akan dibentuk Tim yang nantinya mengurus seluruh persyaratan yang dianggap masih kurang untuk PPS maupun untuk pemekaran Kota Merauke tersebut.

Untuk Tim PPS, nantinya harus melibatkan 3 kabupaten lainnya yakni Boven Digoel, Mappi dan Asmat masuk dalam tim tersebut. Namun, untuk sampai sekarang pihaknya belum bisa mendorong pembentukan tim ini karena pimpinan DPRD Kabupaten Merauke sampai sekarang ini belum defenitif. Namun yang lebih penting lagi, lanjut Benjamin Latumahina, jika berbicara soal buttom up, maka usulan pemekaran baik PPS maupun Kota Merauke ini sudah dilakukan 17 tahun lalu.

‘’Tapi kalau bicara top down, artinya kalau ini merupakan sebuah kebijakan dari pemerintah pusat melihat bahwa daerah Merauke itu adalah wilayah terluar, strategis dan daerah perbatasan, maka paling tidak persyaratannya mungkin tidak seperti semestinya. Tapi ada persyaratan-persyaratan khusus karena menyangkut kepentingan Nasional. Tapi ini harus tetap dikawal dan didorong oleh tim yang akan terbentuk nanti persyaratan-persyaratan apa yang masih kurang dan perlu segera dipenuhi. Jadi harus ada kerja tim,’’ jelasnya.

Soal anggaran yang akan dibutuhkan, menurut Benjamin Latumahina, ini juga yang harus mulai dimasukan dalam anggaran APBD 2020 baik oleh Kabupaten Merauke maupun oleh 3 kabupaten lainnya tersebut. Menyangkut masih adanya dinamika pro kontra soal pemekaran PPS , Benjamin Latumahina menilai bahwa dinamika yang terjadi tersebut merupakan sesuatu yang wajar.