Januari 17, 2021

Saling klaim antara JPU dan PH terkait kasus pengerusakan demo di jayapura

kabarmandala.com — Terdakwa IH yang terjerat Pasal 170 KUHP tentang pengerusakan pasca demo Jayapura yang berakhir rusuh kembali menjalani persidangan dengan agenda jawaban Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas eksepsi Penasehat Hukum PH terdakwa yang berlangsung di Pengadilan Negeri kelas 1A Jayapura, Rabu (20/11).

Dalam jawabannya JPU, Adrianus Y Tomana, SH., MH., mengatakan bahwa terdakwa IH yang terlibat demo di Jayapura tersebut sudah berusia 18 tahun. Dalam hal ini tidak berada dalam usia dibawah umur sepertu pendapat PH terdakwa. “Jawaban kami dikuatkan atas hasil pemeriksaan Gigi terdakwa IH yang mengatakan sudah 18 Tahun bukan 17 tahun,”ujar Adrianus.

Selain itu, menurut Adrianus, terdakwa juga mengakui umur yang ada di akte kelahiran dan ijazah terdapat kekeliruan. Dalam hal ini tidak sesuai dengan kelahiran terdakwa yang sebenarnya. “Dalam BAP terdakwa mengakui demikian bahwa yang di akte kelahirannya itu sedikit berbeda dengan kelahiran yang aslinya,”jelasnya. Jawaban JPU tersebut tentu bersebrangan dengan pendapat PH terdakwa yang dimana menyatakan terdakwa usia dibawa umur (17) tahun.

Seperti yang dikatakan Tim Advokat Orang Asli Papua (OAP), Sugeng Teguh Santoso, Frederika Korain, Aloysius Renwarin bahwa dasar dalam menentukan usia seseorang adalah Kutipan Akta Kelahiran sebagai dokumen kependudukan. Yakni dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24/2013.

“Oleh karenanya, berdasarkan data Keterangan Diri Siswa seperti: Ijazah SD; Ijazah SMP; dan Kutipan Akta Kelahiran IH (Terdakwa dalam Perkara No.569/Pid.B/2019/PN.Jap.,) yang menyebutkan bahwa Terdakwa IH lahir pada tanggal 30 Desember 2002, maka Terdakwa masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga terkualifikasi sebagai Anak,”ujar Frederika.

Namun pihaknya mengakui apabila merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Surat Dakwaan terhadap Terdakwa IH, yang menyebutkan Terdakwa IH lahir pada tanggal 1 Desember 2001, maka terdakwa IH sejak ditangkap, ditahan dihadapkan di muka persidangan belum genap 18 tahun, sehingga tergolong Anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. terdakwa IH sejak ditangkap masih berusia 17 tahun 8 bulan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Tim Advokat OAP menyatakan sikap bahwa kesimpulan Jaksa yang menyatakan terdakwa IH telah berusia 18 tahun berdasarkan keterangan terdakwa IH, tidak berdasar. “Jaksa semestinya tetap berkewajiban membuktikan usia terdakwa IH dengan alat bukti yang lain, berupa Kutipan Akta Kelahiran sebagai dokumen kependudukan,”jelasnya.

Selain itu lanjut Frederika, kewajiban ini didasari pada asas hukum acara pidana, yakni untuk menemukan kebenaran materil. Sebagaimana pula tersirat dalam dalam rumusan Pasal 189 ayat (4) KUHAP bahwa “Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Bahwa penentuan usia (tanggal, bulan, dan tahun lahir) subjek berdasarkan pemeriksaan gigi, hanya dilakukan terhadap fosil atau jikalau tidak terdapat alat bukti lain, berupa dokumen kependudukan. Akan tetapi, usia (tanggal, bulan, dan tahun lahir) subyek atas pemeriksaan gigi tidak dapat dipastikan, melainkan dilakukan berdasarkan perkiraan semata. Pasal 13 ayat (1) huruf b Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008 yang digunakan Jaksa untuk menyatakan Terdakwa IH telah dewasa, hanya mengatur perihal pemanfaatan rekam medis sebagai alat bukti, bukan mengatur dasar penentuan usia subyek.

“Bahwa mengingat Terdakwa IH masih tergolong Anak, seharusnya diberlakukan Hukum Acara Peradilan Anak,”bebernya. Mengingat sejak ditangkap, ditahan dan dihadapkan di muka persidangan tidak diterapkan Hukum Acara Peradilan Anak terhadap Terdakwa IH berdasarkan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka penasehat hukum terdakwa meminta majelis hakim menjatuhkan putusan sela dan menyatakan eksepsi Tim Advokat OAP sebagai Penasehat Hukum Terdakwa IH dalam Perkara No. 569/Pid.B/2019/PN.Jap., diterima dan menyatakan bahwa Peradilan Umum tak berwenang menyidangkan perkara terdakwa anak ini. Sekaligus membebaskan Terdakwa IH dari tahanan serta memulihkan harkat dan nama baik IH.