Oktober 22, 2020

Sanksi tegas kepada para ASN yang terbukti ikut menyebarkan berita Hoax

kabarmandala.com — Pj Sekda Marthen Paiding mengatakan akan memberikan sanksi tegas terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) pada lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika yang turut menyebarkan berita hoax atau bohong. Penegasan tersebut disampaikan Sekda Marthen dalam tatap muka Forkopimda bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI Polri dan komponen masyarakat Kabupaten Mimika dalam rangka bersinergi menjaga kamtibmas, mengawal pemerintah membangun Mimika, Senin (30/9).

Sekda Marthen mengatakan kepada ASN selalu disampaikan agar tidak menyebarkan berita yang bersifat hoax, apa lagi yang sifatnya memprovokasi masyarakat. “Setiap saat dari pimpinan selalu menyampaikan hal itu,” katanya. Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Mimika, Yohanes Felix Helyanan mengatakan, pemerintah harus tegas kepada aparatur sipil negara, jangan menyebarkan hoax dan isu-isu lain yang memprovokasi masyarakat.

“Masih banyak ASN dan pejabat yang menjadi dalang provokasi masyarakat dengan menyebarkan isu hoax,” tutur Jhon. Diketahui dalam pasal Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Disebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.”

Tidak hanya itu, penyebar hoax juga bisa dikenakan Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial.