Mei 13, 2021

Satgas Waspada Investasi Nyatakan Ada Perusahaan Investasi Illegal Beroperasi di Papua

kabarmandala.com — Sebuah perusahaan yang melakukan aktifitas menarik investasi masyarakat di Papua, dengan kantor di Kampung Yamua Arso VI, dinyatakan illegal oleh Satgas Waspada Investasi Papua. Hal itu diungkapkan Ketua Satgas Waspada Investasi Papua, Adolf FT. Simanjuntak mengungkapkan, perusahaan tersebut menggunakan nama CV Manunggal Pancanakan / CV Tri Manunggal Jaya yang berkantor di Jalan Tangkuban Perahu Nomor 121 Desa Yammua Arso VI – Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

“Perusahaan ini beroperasi memggunakan ijin perdagangan berupa SITU dan SIUP dari pemerintah daerah setempat,” ungkap Adolf didampingi anggota Satgas Waspada Investasi Papua lainnya saat memberi keterangan pers di Kantor OJK Papua dan Papua Barat, Kota Jayapura, Rabu (26/02/20). Perusahaan tersebut, lanjutnya, dimungkinkan memiliki hubungan dengan perusahaan dengan sistem operasional yang sama di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dan sejumlah daerah lain, sehingga telah dikeluarkan siaran pers oleh Satgas Waspada Investasi Pusat Nomor SP 1/SWI/I/2020 tertanggal 30 Januari 2020.

Dalam siaran pers tersebut, diantaranya menyatakan bahwa terdapat 1 (satu) investasi sapi perah diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat. Sehingga, Satgas Waspada Investasi Papua menyatakan bahwa CV Manunggal Pancanakan / CV Tri Manunggal Jaya yang berkantor di Jalan Tangkuban Perahu Nomor 121 Desa Yammua Arso VI – Kabupaten Keerom, Provinsi Papua merupakan entitas ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat.

“Sehubungan dengan hal tersebut, Satgas Waspada Investasi Papua meminta CV Manunggal Pancanaka / CV Tri Manunggal Jaya untuk menghentikan seluruh kegiatan penghimpunan dana kepada masyarakat,” tandas Adolf yang juga Kepala OJK Papua dan Papua Barat tersebut. Ditegaskan, Satgas Waspada Investasi Papua juga menghimbau kepada seluruh masyarakat di Tanah Papua agar tidak mudah tergiur terhaciap penawaran investasi yang menjanjikan imbal hasil tidak wajar dalam waktu yang singkat serta memastikan legalitas entitas dimaksud melalui website ojk.go.id atau dapat melalui call center OJK 137.

Dan kepada nasabah perusahaan tersebut yang merasa dirugikan dipersilahkan melapor kepada aparat kepolisian terdekat.  Sementara itu, Panit II Subdit Perbankan Polda Papua, Ipda Hafni Nazla dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa hingga saat ini (Rabu, 26/02/20) belum ada pihak yang melaporkan kepada kepolisian di wilayah Papua.

Untuk yang beroperasi di Ponorogo, Jawa Timur, sebagaimana dilansir beritajatim.com, perusahaan tersebut mengelola investasi penggemukan sapi perah, yang menawarkan investasi secara door to door kepada masyarakat.
Dimana setiap paket kerjasama dihargai Rp 17.600.000 ditambah biaya administrasi sehingga menjadi Rp 19.000.000 per paket dan mendapatkan seekor sapi.

Masa berlaku kerjasama ini selama 3 tahun dan setiap bulan dijanjikan keuntungan Rp 2.300.000, hasil dari penjualan susu dari sapi tersebut. Keuntungan yang diperoleh besar, membuat masyarakat tergiur ikut investasi ini.
Apalagi penjelasan CV TMJ harga sapi bisa murah segitu karena sudah ada subsidi dari Pemerintah. Selain itu, susu hasil perahan juga sudah bisa dijual, hasil kerjasama dengan pabrik susu ternama yang berada di Malang. Namun setelah itu semua dicek, ternyata fiktif. Keuntungan yang diberikan kepada sebagian korban itu, sebenarnya adalah uang dari investasi korban yang baru.

Jadi uang investor ini putar ke investor lain, sehingga terkesan investasi ini menghasilkan untung yang besar.
Dalam kasus tersebut, aparat Polres Ponorogo telah menetapkan dua tersangka yang dijerat dengan pasal 378 dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan, dengan ancaman hukuman kurang lebih 4 tahun.