Februari 27, 2021

Sekertaris BMP Imbau Masyarakat Papua tak Terprovokasi Rencana Aksi Mogok Sipil Nasional

Kabarmandala.com – Barisan Merah Putih (BMP) Provinsi Papua mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dengan aksi mogok sipil nasional yang rencananya akan digelar serentak diseluruh tanah Papua.

Aksi ini melibatkan kelompok KNPB (Komite Nasional Papua Barat) yang selama ini getol menyuarakan kemerdekaan bangsa Papua.

Adapun aksi dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap revisi undang undang otonomi khusus, yang saat ini tengah berjalan.

Sekertaris BMP Papua, Yonas Nussy dalam keterangan persnya, Jumat (8/1) mengatakan, rencana aksi mogok oleh KNPB dan kelompok separatis yang berencana melakukan aksi teror kepada warga, secara jelas bertentangan dengan kehidupan kita sebagai warga negara yang dilindungi oleh undang-undang.

“Harusnya (aksi mogok) tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu KNPB yang secara nyata menyampaikan akan melakukan mogok sipil nasional, hal ini kami menilai bahwa bagaimana mungkin hal ini dilakukan dalam situasi kita yang menghadapi proses pelayanan publik, tetapi juga kita sedang berjuang bersama melawan covid-19,” kata Yonas

Menurutnya, jika ada aksi yang mengumpulkan banyak orang di tengah pandemi Covid-19 saat ini, justru berbahaya karena akan rentan terjadi penyebaran virus.

Yonas menyarankan, jika yang dipersoalkan terkait persoalan Otsus, sebaiknya dibicarakan dengan pihak yang berkompeten tanpa harus melakukan aksi yang melibatkan banyak orang berkumpul.

“Intinya kalau kurang berkenan di hati, mari kita menggunakan wadah, lembaga yang ada dalam sistem pemerintahan. Kita sampaikan disitu, apa maksud kehidupan pembangunan di tanah Papua,” sarannya.

“Kalau persoalan mengkritisi revisi undang-undang otsus, bisa dilihat pasal mana saja yang menjadi persoalan, yang kurang memberikan manfaat kepada masyarakat yang mendiami Tanah Papua” ungkapnya.

“Nanti itu bisa disampaikan ke lembaga negara yang ada seperti MRP, DPR, ataupun menggunakan bantuan organisasi yang memilki kemampuan komunikasi dengan pemerintah baik di Provinsi maupun pusat,” uajrnya.

Sebab menurut Yonas, jika aksi seperti ini dilakukan secara terus-menerus, maka yang ada kita telah menjadi bagian kelompok masyarakat yang menghentikan pergerakan pelayanan publik, yang dilakukan oleh pemerintah

Di kesempatan itu, Yonas meminta seluruh masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi dan ikut ikutan dalam melakukan aksi ini

“Ketika ada pergerakan yang ingin menganggu stabilitas keamanan atau mengajak warga masyarakat secara luas kami mohon pihak kepolisian dalam hal ini Polda Papua dan Papua Barat, untuk segera mengambil tindakan sesuai dengan aturan hukum,” pintanya

Terutama menghentikan perkumpulan-perkumpulan warga yang melibatkan banyak orang, sehingga penyebaran virus bisa diatasi

Intinya, sambung Yonas, jika terjadi mogok nasional terkait persoalan Papua dalam kampanye pergerakan revisi undang-undang otsus, “Saya pikir ini kurang tepat Mari kita melihat apa yang menjadi harapan dari rakyat secara meluas, tetapi juga kita lihat kebijakan negara yang sudah diberikan ruang untuk kita menyampaikan pokok pikiran kita dan apa yang menjadi harapan,” jelasnya

Menyoal evaluasi dana otsus, menurut Yonas, kita sebagai orang Papua jangan membohongi diri sendiri. Bahwa saat ini hampir seluruh pejabat daerah atau pejabat pengguna anggaran merupakan orang asli Papua

“Disitulah harusnya kita memberikan proteksi tentang apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat untuk bagaimana memanfaatkan keuangan secara baik. Kita harus jujur bahwa yang mengendalikan pemerintahan di tanah Papua itu anak putra asli Papua yang melakukan aktivitas pelayanan publik lewat sistem pemerintahan di negara ini,” urai Yonas

“Makanya kita seperti mengatakan diri kita sendiri yang gagal,” sambungnya

Yonas menyarankan kepada seluruh kawula muda, mahasiswa, pemuda Papua yang tersebar di seluruh tanah Papua untuk tidak terprovokasi mengikuti saran imbauan dari sebuah organisasi (KNPB) yang notabene terdaftar di Kesbang Provinsi Papua maupun registrasi di Kementerian Kumham.

“Artinya jangan sampai salah mengambil keputusan mengikuti organisasi yang tidak teregistrasi dalam pemerintahan, itu yang perlu waspadai,” ujarnya.

Untuk diketahui, Barisan Merah Putih merupakan organisasi yang beranggotakan anak anak pejuang. Organisasi yang bermitra dengan pemerintah Papua ini telah berdiri sejak 30 tahun lalu. Selalu mengawal seluruh aktivitas pelayanan publik secara keseluruhan

“Kami juga hadir sebagai jembatan bagi masyarakat kepada pemerintah ketika masyarakat ingin menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah, maupun ke pemerintah pusat,” tegasnya.