Oktober 29, 2020

Selama kurun 4 tahun, 2019 tercatat pelanggaran HAM terbanyak

kabarmandala.com — Komnas HAM memperingati 71 tahun peringatan HAM sedunia dengan cara sederhana. Mengambil ruangan secukupnya dan mengambil masukan konkrit dari 23 narasumber untuk dijadikan rekomendasi tahun 2020. Peringatan hari HAM sedunia pada 10 Desember lalu di Jayapura tak begitu nampak. Pihak kepolisian memang tak memberi ijin untuk menggelar aksi demo. Alasan utamanya adalah pemberitahuan untuk aksi baru masuk sehari sebelumnya. Meski demikian semangat ini tak mentah begitu saja. Ada saja pihak yang melakukan dengan cara yang simple. Membakar lilin atau berorasi secara internal. Tujuannya agar semangat bersuara untuk penegakan hukum dan menekan terjadinya tindakan pelanggaran HAM.

Ini sesuai dengan tema internasional yang diusung yakni berdiri dan jangan diam untuk tetap menyuarakan soal apa itu HAM. Untuk Papua sendiri persoalan HAM masih kental dirasa. Hampir setiap tahun ada saja warga sipil yang tewas tertembak peluru aparat. Padahal sejatinya, peluru aparat bukanlah untuk rakyat. Banyak masukan yang diberikan dalam perayaan HAM kemarin, salah satunya adalah saling memaafkan dan bagaimana memulai menghormati hak orang lain yang dimulai dari diri sendiri. Mudahnya begini, jangan bicara HAM ketika diri sendiri tak bisa menghormati apa itu HAM.

Pemaparan Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menyebut jika situasi HAM di Papua belakangan ini cukup memprihatinkan dimana ada 154 kasus dengan rincian sebanyak 59 kasus merupakan pengaduan langsung dan 95 temuan dari Komnas HAM sendiri. Bahkan menurut mantan Ketua AJI Jayapura ini kasus di tahun 2019 menjadi yang terbanyak sepanjang 4 tahun terakhir atau dari tahun 2015. Iapun merincikan dimana tahun 2015 ada sebanyak 103 kasus, tahun 2016 sebanyak 124 kasus, tahun tahun 2017 sebanyak 89 kasus, tahun 2018 terus menurun menjadi 68 kasus namun ditahun 2019 justru meledak menjadi 154 kasus.

“Ini sangat memprihatinkan,” ujar Frits membuka diskusi di Hotel Horison Kotaraja, Selasa (10/12). Ia menyebut bentuk pelanggaran tertinggi adalah hak hidup. Ini yang paling banyak dilanggar. Kemudian hak atas pendidikan dan ketiga yang berkaitan dengan hak para tersangka. Iapun memaparkan siapa aktor yang paling dominan. Dari catatan Komnas HAM Papua, para tahun 2015 – 2018, aparat kepolisian menjadi pihak paling banyak yang diadukan.

Namun di tahun ini justru kelompok pelaku rusuh yang paling banyak diadukan. Sebagaimana diketahui Papua pada Agustus kemarin sempat bergejolak karena kasus rasisme. Sejumlah daerah menyala alias terjadi kerusuhan. “Para pelaku ini paling banyak dilaporkan. Presentasenya 47 persen dan kemudian disusul pihak kepolisian 25 persen, Pemerintah Daerah 18 persen, TNI 6 persen dan individu aa juga individu. Lalu jika diklasifikasikan, untuk hak sipil dan politik 115 pengaduan dan ekosob 39 pengaduan,” katanya.

Nah untuk situasi 2019 dari evaluasi Komnas HAM terjadi peningkatan lantaran bawaan situasi tahun 2018 akhir yang terjadi konflik yang tersimpan dan akhirnya muncul isu rasis. Konflik sipil dan politik dengan sendirinya menyeret aspek lainnya dan isu rasis kerap muncul di lokasi yang terjadi konflik. Frits menyebut daerah seperti Jayapura, Wamena, Sorong, Manokwari, Deiyai, Fak-fak, Surabaya, Bali, Manado, Makassar dan Kupang menjadi 11 kabupaten yang cukup membuat Komnas pusing. “Ada 11 kabupaten yang dipantau Komnas HAM dan kami menyimpulkan ada potensi yang jika tak rekonsiliasi maka akan terjadi dikemudian hari. Ini akan semakin membuat situasi bertambah berat jika tak tertangani sedari dini,” katanya.

Dikatakan faktor lahirnya isu rasisme di tahun 2020 masih kuat lantaran beberapa indikator, pertama karena mahasiswa yang eksodus masih menyebar di Papua dan ini harus segera ditangani. Gubernur kata Frits menjadi pihak yang paling tepat untuk menyelesaikan ini. Gubernur harus beri jaminan untuk pemulangan mahasiswa termasuk melakukan roadshow bertemu Pemda setempat dimana anak-anak ini kuliah. Lalu bagaimana pemulihan kembali kerusakan massal baik di Jayapura maupun Wamena. “Peran pemda jadi yang terdepan untuk melakukan rekonsiliasi dan itu harus dilakukan,” bebernya.

Disis lain rasa trauma masih menempel di tengah masyarakat khususnya orang asli Papua mengingat masih banyak aparat yang ditempatkan. Frits mengaku pernah menanyakan hal ini ke pemerintah pusat dan dijelaskan bahwa ada 6000 aparat di Papua yang didatangkan. “Nah persoalannya disini. Ini memberi rasa aman tapi ditempat lain orang trauma. Masyarakat sipil meminta menarik aparat dari Papua namun yang jadi masalah adalah tak ada pihak yang bisa memberi jaminan dan melakukan upaya untuk meredam meluasnya konflik,” ujarnya.

“Dan otoritas sipil sendiri tidak berhasil menekan konflik sehingga pendapat kami gubernur perlu merespon ini,” tambahnya. Komnas sendiri memastikan akan mengawal satu persatu kasus pelanggatan HAM. “Yang jadi prioritas adalah Paniai berdarah dan ini komitmen kami. Dari posisi Menhan saat ini yang berlatar belakang sipil kami berharap lebih,” imbuhnya.