Oktober 22, 2020

Sepucuk Surat dari Anggota KKSB OPM Berisi Hal Tak Terduga, Ada Aktor yang Membelot dari Egianus Kogoya demi Trans Papua

kabarmandala.com — Rupanya Pimpinan OPM Pernah Kirimi Surat Bagi Prajurit TNI Saat Bangun Jalan Trans Papua, Tak Disangka Begini Isinya. Salah satu terornya bertujuan untuk mencegah pembangunan infrastruktur pemerintah Indonesia. Bahkan, proses pembangunan jalan Trans Papua oleh Pemerintah sempat ditentang keras oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).

OPM menilai pembangunan jalan itu akan membuat TNI lebih mudah mobilitasnya untuk menggebuk mereka. Padahal pembangunan Trans Papua sebenarnya untuk masyarakat Papua sendiri agar mereka dapat secara cepat membawa hasil panen ke kota demi kehidupan yang lebih baik.

Pasalnya jika jalan ini tak dibangun maka hasil panen dari warga pedalaman Papua tak bisa mereka jual atau barter demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi KKSB OPM jangan cuma koar-koar merdeka saja namun kehidupan warga Papua harus diperhatikan dan sekarang sedang diupayakan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah Indonesia agar saudara-saudara disana bisa hidup lebih baik.

Dalam sebuah tayangan berjudul ‘Merangkai Bumi Cenderawasih’ yang tayang pada Agustus 2018 silam, untuk membangun jalan tersebut maka ada tim dari TNI AD dibawah Letkol CZI Aji Sujiwo sebagai Komandan Pimpinan Organisasi Pelaksana II yang menyurvei medan untuk dibangun jalan nantinya.

Tim yang beranggotakan 12 personil itu menembus hutan belantara Irian Jaya dan menemui kampung-kampung yang terisolir dari Distrik Paro menuju arah Yuguru sepanjang 31 kilometer. Kemudian survei dilanjutkan ke Kali Simal dengan berjalan kaki selama 12 hari untuk melihat kondisi awal ruas jalan yang bakal dibuat.

Saat melakukan survei tersebut, tim mendapati kampung terisolir yang hanya bisa dijangkau dari udara yakni kampung Paro Tengah, Belesemi dan Yuguru. Rawannya, wilayah ketiga kampung tersebut merupakan basis KKSB OPM dimana kehadiran TNI merupakan sinyalemen bahaya.

Meski demikan tim tak mau menyerah, senjata ditanggalkan dan para prajurit TNI tersebut melakukan pendekatan serta memberikan berbagai macam kebutuhan sehari-hari kepada warga kampung. Warga setempat juga diminta untuk membeberkan barang atau logistik apa yang mereka butuhkan agar bisa disuplai oleh TNI.

Selain sandang pangan, warga ketiga kampung itu ternyata dari dulu sampai sekarang kesulitan membawa hasil bumbu-bumbu mereka ke kota untuk dijual. Dari sini tim lantas memberikan penyuluhan jika adanya jalan Trans Papua ini untuk mengakomodir keinginan warga kampung agar secara cepat menjual hasil bumbu mereka ke kota.

Karena sebelumnya mereka berjalan berhari-hari ke Pasar Kenyam hanya untuk menjual hasil panen. Tapi hasil penjualan tak seberapa karena dagangan rusak selama perjalanan berhari-hari itu sehingga sangat merugikan bagi warga pedalaman Papua. Jalanan di pedalaman Papua, menyulitkan warga untuk menjual hasil panen ke kota

Lambat laun tim mendapat izin dari warga pedalaman untuk membangun jalan Trans Papua. Namun tetap saja KKSB OPM melihat pembangunan jalan Trans Papua sebagai langkah membinasakan mereka. Maka OPM melakukan gangguan terhadap pembangunan jalan dimana mereka melakukan penembakan. Untuk melindungi diri, TNI melakukan pengendapan di titik-titik yang dianggap rawan.

Para prajurit TNI juga mengawasi perlintasan yang sering dilalui anggota KKSB OPM. Ketika melakukan pengendapan itu, tim mendapat seorang anggota KKSB OPM meletakan sepucuk surat yang dilihat jelas oleh Sniper TNI. isinya diluar dugaan. Pimpinan KKSB OPM meminta TNI/Polri jangan melaksanakan operasi yang mengganggu masyarakat.

Sudah Salah Malah Minta Perang, Ulah KKSB OPM kelompok Egianus Kogoya yang Rusak Jembatan Penyeberangan Sebabkan Warga Nduga Kesulitan dapat Logistik. Bahkan ada catatan di dalam surat bahwasanya KKSB OPM malah mempersilakan pemerintah membangun Trans Papua dan proses pembangunan sudah tidak lagi diganggu oleh gerakan separatis itu.

Jadi bisa dipastikan kelompok KKSB OPM Egianus Kogoya dan lainnya tidak mematuhi perintah pimpinan KKSB OPM karena mengganggu proses pembangunan jalan Trans Papua. Mereka hanyalah kelompok kriminal yang harus didadili didepan pengadilan sebagai pelanggar HAM berat.