Oktober 24, 2020

Target Permasalahan Dana Otsus Papua akan Masuk Dalam Prolegnas 2020

kabarmandala.com — Kementerian Dalam Negeri menyatakan telah mengajukan ke DPR agar permasalahan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua masuk dalam Program Legislasi Nasional di tahun 2020 ini. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan langkah ini dilakukan pihaknya menyusul akan segera berakhirnya dana Otsus tersebut pada tahun depan. “Jadi UU nya harus dilaksanakan revisi atau apapun juga di tahun 2020 ini dibicarakan dan diputuskan tahun 2020,” ungkap Tito kepada  di Jakarta, Senin (10/2/2020).

Meski Tito mengaku tengah menyampaikan usulan itu dalam Rapat Kerja bersama Komisi 2 di Parlemen, prosesnya kata dia masih dalam tahap pembahasan. Menurutnya ada 2 mekanisme pembahasan yang dilakukan, yakni mendengar aspirasi dari Papua sendiri hingga mempertimbangkan berbagai aspek menyangkut kebijakan di tingkat Pemerintahan Pusat. Prinsipnya kata Tito yang terpenting ialah keputusan yang akan diambil nanti sesuai dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Menggunakan mekanisme dua-duannya yaitu Bottom Up, kita mendengar aspirasi dari Papua, sekaligus juga Top Down yaitu hal-hal yang kira-kira menjadi kebijakan dari pusat, apapun juga menyangkut masalah anggaran atau menyangkut masalah ekonomi, politik dll. Prinsip pemerintah pusat satu yaitu tetap dalam kerangka NKRI, itu saya rasa bagian yang paling penting,” tutup Tito.

Seperti diberitakan sebelumnya, ekonomi Papua dikabarkan rontok sepanjang tahun 2019 lalu. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan perkembangan ekonomi Papua di tahun 2019 merosot minus 15,72 persen. Bardasarkan data tersebut ekonomi Papua selalu berada di angka minus di setiap kuartal tahun lalu.

Adapun rinciannya, pada kuartal I tahun 2019 ekonomi Papua minus 18,66 persen. Kemudian pada kuartal II 2019 minus 23,91 persen, kuartal III minus 15,05 persen. Begitu pula pada kuartal IV tahun 2019 ekonomi Provinsi ini minus 3,73 persen.