Januari 17, 2021

Tiga Alasan Bupati Tolak RDPU MRP di Kabupaten Jayapura

Kabarmandala.com – Bupati Kabupaten Jayapura, Mathius Awoitauw menolak rencana Majelis Rakyat Papua (MRP) menggelar Rapat Dengar Pandapat Umum (RDPU) tentang penilaian efektivitas pelaksanaan otonomi khusus (otsus) yang rencananya akan dilaksanakan di Kabupaten Jayapura.

RDPU yang diselenggarakan MRP dilaksanakan pada 5 wilayah adat di Provinsi Papua yakni, wilayah adat Tabi di Kabupaten Jayapura, Saireri di Kabupaten Biak, Lapago di Kabupaten Jayawijaya, Meepago di Kabupaten Dogiyai, serta Animha di Kabupaten Merauke.

Rencananya RDPU di Kabupaten Jayapura akan dilaksanakan selama 2 hari yang akan dilaksanakan pada 17-18 November 2020.

Penolakan RDPU disampaikan Bupati Kabupaten Jayapura, Mathius Awoitauw melalui surat edaran nomor 200/2114/ZET yang dikeluarkan tanggal 12 November 2020 dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Papua, Kapolda Papua, Forum Kepala Daerah Tabi-Saireri, Pokja MRP Wakil Wilayah Tabi dan Saireri, Forkopimda, DPRD Kabupaten Jayapura dan Lembaga Adat se Wilayah Tabi.

Tiga poin yang menjadi alasan penolakan RDPU di Kabupaten Jayapura adalah:

1. Bahwa forum kepala daerah Tabi-Saireri telah melaksanakan evakuasi melalui seminar 19 tahun implementasi undang-undang Otsus dengan kesepakatan Otsus Papua tetap dilanjutkan dengan merekomendasikan 11 poin perbaikan dan penataan ulang.

2. Apabila MRP tetap berkeinginan keras melanjutkan RDPU di Kabupaten Jayapura, maka agenda dan mekanismenya adalah MRP menerima seluruh evaluasi yang telah dilaksanakan forum kepada daerah wilayah Tabi-Saireri sebagaimana tersebut poin di atas.

3. Selaku kepala daerah, dimana Kabupaten Jayapura disebut sebagai daerah zona merah penyebaran Covid-19, maka sudah menjadi tugas pemerintah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga Kabupaten Jayapura dan memastikan protokol kesehatan dalam aktivitas sosial, budaya dan ekonomi yang sampai saat ini masih bisa dikendalikan dengan baik dalam situasi yang kondusif.