Desember 5, 2020

TNI akan tetap dan masih terus mengejar kelompok KKSB Papua Meski Bupati Nduga Minta Penarikan Pasukan

kabarmandala.com — TNI akan tetap melakukan tugasnya untuk melindungi dan mengamankan Nduga dari gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) papua meskipun Bupati Nduga Yairus Gwijangge meminta TNI dan Polri ditarik. TNI memiliki sejumlah alasan kuat untuk tetap melakukan perburuan terhadap KKB Papua. Kodam XVII/Cenderawasih menyatakan tidak akan memenuhi tuntutan Bupati Nduga itu karena Nduga merupakan satu kesatuan dari NKRI. Aspirasi itu mungkin bentuk kepedulian mereka terhadap masyarakatnya. Namun, untuk penarikan pasukan di Nduga tentu kita berdasarkan perintah Mabes TNI. Tentu kita tidak bisa melakukan begitu saja,” ujar Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Dax Sianturi, di Jayapura, Rabu (7/8).

Ia menegaskan ada beberapa pertimbangan untuk menugaskan prajurit TNI tetap ada di Nduga. Menurut Dax, fakta-fakta dalam satu tahun belakangan menunjukkan gangguan keamanan di Nduga itu frekuensinya cukup tinggi dan jumlah korban cukup banyak. Nduga, tegasnya, bagian dari NKRI. Artinya masyarakat yang ada di wilayah tersebut bukan hanya masyarakat asli setempat, tetapi ada juga warga negara Indonesia lainnya. “Fakta lainnya, korban-korban kekejaman OPM yang bermarkas di situ rata-rata warga pendatang sehingga TNI harus hadir untuk melindungi setiap warga Indonesia,” tuturnya.

Dax menekankan keberadaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua pimpinan Egianus Kogoya di Nduga juga menjadi pertimbangan keberadaan TNI yang juga memiliki fungsi untuk melakukan penegakan hukum. “Di Nduga sudah jelas ada KKB yang baik secara langsung melakukan aksi maupun propaganda melalui media sosial dan menyatakan ingin melepaskan diri dari NKRI, itu sudah ancaman langsung terhadap kedaulatan negara,” tuturnya. Berdasarkan fakta-fakta itulah TNI tetap menempatkan pasukannya di Nduga. Terkait pernyataan yang mengatakan masyarakat Nduga ketakutan dengan keberadaan pasukan TNI, ia membantahnya.

Menurut dia, Keberadaan TNI di Nduga bukan untuk menakut-nakuti atau menyakiti hati rakyat, tetapi pertimbangannya adalah melindungi rakyat Indonesia. Justru Dax mempertanyakan posisi bupati Nduga yang seharusnya menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan dan mensukseskan pembangunan. “Mungkin publik bisa menilai sudah berapa kali bapak bupati meminta TNI/Polri menarik pasukan. Namun, ada pertanyaan kenapa beliau tidak pernah menyerukan untuk TPN OPM meletakan senjata dan menyerahkan diri, ini kan jadi pertanyaan,” katanya. Ia mengingatkan untuk menangani masalah di Nduga bukan hanya pekerjaan TNI dan Pemda saja, tapi semua instansi pemerintah.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Nduga, Papua, meminta pemerintah secepatnya menarik personel TNI/Polri yang sedang menggelar operasi militer di Papua sejak awal Desember 2018. Permintaan itu disampaikan Bupati Nduga Yairus Gwijangge saat bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8). “Kami dengan harapan penuh, meminta kepada bapak Presiden melalui Ketua DPR, bahwa penarikan anggota TNI-Polri itu tidak jadi masalah,” ujar Yairus. Menurut Yairus, keberadaan personel TNI/Polri di wilayahnya membuat hidup masyarakat tidak tenang. Bahkan, masyarakat terpaksa mengungsi ke saudara dan kerabat di kabupaten sehingga sekitar 11 distrik di Nduga kosong.