Januari 20, 2021

Wali kota Jayapura batal Terapkan Karantina Wilayah Batas Kota

kabarmandala.com — Pemkot Jayapura akhirnya membatalkan penerapan karantina wilayah di batas kota yang sedianya mulai diterapkan minggu ini. Pembatalan ini menurut Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang sangat matang. Apalagi saat ini momen bulan suci Ramadan, sehingga  pembatasan sosial terkait karantina wilayah yang dilakukan Pemkot Jayapura melalui Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Jayapura, dengan membuat pos gabungan di batas kota antara Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom, dibatalkan. Wali Kota Benhur Tomi Mano atau BTM  mengaku, sudah melakukan rapat bersama dengan jajaran Tim Gugus Tugas Pencegahan Penanganan Covid-19 Kota Jayapura.

“Atas pertimbangan bisa menggangu perekonomian masyarakat dan bisa membuat panik masyarakat serta saat ini bulan suci Ramadan. Maka karantina wilayah batas kota, yang harus sudah diterapkan hari ini, batal kami terapkan,” ungkapnya, Sabtu (25/4). Meskipun batal diterapkan, menurut Wali Kota BTM bukan berarti Pemkot Jayapura tidak melakukan pencegahan. “Saya minta tetap dipertegas kepada Pokja Keamanan dan Pengawasan agar lebih memfokuskan situasi di dalam Kota Jayapura saja termasuk pencegahan Covid -19,” jelasnya.

Ditambahkan, dengan adanya  pembatalan karantina wilayah batas Kota, tentunya masih bisa memberikan keleluasaan bagi masyakat untuk masuk dan keluar dari Kota Jayapura. “Apalagi saat ini bulan puasa, sehingga masyarakat sudah tidak perlu lagi khawatir dan panik,” tambahnya.  Secara terpisah, kepala Dinas Perhubungan kabupaten Jayapura, Alfons Awoitauw mengatakan, keberadaan posko yang sempat didirikan oleh Pemkot Jayapura di batas antara Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Tidak sesuai aturan jika kabupaten atau kota yang mendirikan posko di perbatasan antara Kabupaten Jayapura dan kota Jayapura. Kalau memang itu semangatnya untuk pemulihan atau pencegahan penyebaran Covid-19,” kata Alfons Awoitauw, Sabtu (25/4).

Menurutnya jika dianggap perlu untuk mendirikan posko terkait  penanganan Covid-19 di  perbatasan dua daerah, maka hal itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah kota maupun kabupaten. Berhubung itu merupakan jalan nasional maka pemerintah kabupaten atau pemerintah kota perlu menyurat ke pihak provinsi untuk menghadirkan posko berkaitan dengan penanganan penyebaran Covid-19. “Jika nanti dari Pemprov meminta Pemkab atau Pemkot baru bisa kita dirikan posko terpadu di sana,” jelasnya.

Menurutnya, di dalam pos terpadu itu nanti ditempati oleh tim kesehatan, Satpol PP, TNI dan Polri, sesuai kebutuhan. “Arahan itu tentunya datang dari Gugus Tugas Provinsi Papua,” tuturnya. Alfons Awoitauw sangat mengapresiasi Pemkot kota Jayapura yang pada akhirnya tidak memberlakukan pembatasan di jalan nasional batas antara Kota dan Kabupaten Jayapura. Sebab menurutnya, kewenangan dari Kabupaten dan kota hanya di jalan lingkungan. “Seperti kita di Pasar Lama misalnya. Dimana ada lokasi-lokasi yang sudah dipetakan oleh tim gugus tugas melalui cluster kesehatan. Maka konsentrasi kita untuk menerapkan pembatasan pembatasan tertentu,” pungkasnya.